Home / Populer / Pejabat Tak Berkompetensi Memicu Korupsi

Pejabat Tak Berkompetensi Memicu Korupsi

Bagikan Halaman ini

Share Button

Mikael-Feka

 

 

moral-politik.com.  Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah salah satu provinsi yang rentan terjadi korupsi, dan itu melibatkan para Kepala Dinas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Melihat kondisi itu, Mikael Feka, salah satu pakar hukum asal Universitas Katholik Widya Mandira Kupang kepada moral-politik.com, Jumat (20/9/2013) mengatakan, kondisi itu terjadi karena pada Kepala Dinas (Kadis) yang menempati suatu jabatan penting pada SKPD tidak memiliki potensi sehingga terjadilah korupsi.

Korupsi itu terjadi, ungkapnya, karena tiga hal, yaitu tak memiliki potensi, adanya kesempatan, dan kurangnya pengawasan dari pimpinan tertinggi seperti gubernur, bupati dan walikota.

“Korupsi meraja lela di NTT karena para kadis tidak miliki potensi ketika ditunjuk sebagai salah satu pejabat penting di suatu SKPD,“ katanya.

Selain tak punya potensi, lanjutnya, ini merupakan kesalahan terbesar yang dilakukan kepala daerah atau pimpinan tertinggi daerah seperti gubernur, bupati dan walikota karena menempatkan seseorang tidak sesuai dengan potensinya.

“Penempatan seorang pejabat tidak berdasarkan potensi seseorang, tapi selalu saja menempatkan seseorang tidak sesuai dengan potensinya. Hal in memicu terjadinya korupsi,” tukasnya.

Menurut Mikael, korupsi juga terjadi karena kurangnya pengawasan dari pimpinan tertinggi di daerah. Para pemimpin hanya melantik atau menunjuk, tidak penah melakukan pengawasan terhadap orang-orang yang dilantik tersebut. (richo)

Baca Juga :  Ruhut : Angka 7 bawa kemenangan bagi Pramono Edhie Wibowo

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button