Home / DPRD Kota Kupang / Pemkot Kupang Lemah Menegakkan Perda

Pemkot Kupang Lemah Menegakkan Perda

Bagikan Halaman ini

Share Button

4

moral-politik.com, Kota Kupang – DPRD Kota Kupang menilai Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini pihak Pol PP sangat lemah dalam penegakkan Perda, khususnya soal perijinan. Dari 51 Tower SUTET yang dibangun oleh PLN untuk jaringan listrik dari PLTU Bolok, ada belasan tower yang dibangun di wilayah Kota Kupang. Namun dari belasan tower yang dibangun, tidak ada satu pun yang mengantongi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) maupun Amdal sesuai diamanatkan Perda.

“Dalam hal ini saya melihat Pol PP seperti tertidur. Tidak ada tindakan nyata yang dilakukan oleh Pol PP selama ini,” kata Anggota DPRD Yappy Pingak Kepada moral-politik.com di kantor DPRD Kota Kupang, Senin (30/09/2013).

Menurutnya, selama ini pemerintah dalam hal ini pihak Pol PP selalu tebang pilih dalam menegakkan perda. Jika yang melanggar Perda itu orang-orang kecil atau pengusah kecil maka Pol PP sigap dalam penegakkannya. Bahkan kawasan yang bukan menjadi kewenangan Pol PP Kota pun mereka juga turun untuk menertibkan.

Namun, sambungnya, jika itu melibatkan perusahan besar atau pembangunan besar, maka Pol PP seperti adem-adem saja.

“Jika sudah ada masalah keributan seperti di Kolhua, baru mereka mengatakan siap menertipkan dan menegakan perda. Hal ini sungguh lucu dan sering terjadi,” urainya, kesal.

Oleh karena itu, Yappy meminta Walikota dan Wakil Walikota Kupang segera mengevaluasi kinerja Kasat Pol PP yang lambat dan lemah dalam penegakkan Perda di Kota Kupang.

“Thomas Dagang sebaiknya diganti saja dengan orang yang lebih berkompeten dan sigap menghadapi berbagai masalah perijinan yang terus terjadi di kota ini,” kata Pingak. (Nyongky)

Pencarian Terkait:

  • perda kota kupang tentang IMB
Baca Juga :  Frans Fanggi: Saya terima kenyataan tak lolos ke DPRD

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button