Home / Populer / “Perang” antara YLH Vs VG dan Dirut Bank NTT Terus Memanas

“Perang” antara YLH Vs VG dan Dirut Bank NTT Terus Memanas

Bagikan Halaman ini

Share Button

1

 

 

moral-politik.com. Silahkan Profesor.Dr.Ir.Vincent Gaspersz, D.SC (VG), dan Direktur Utama Bank NTT Dimu Tagu Dedo (DTD) melaporkannya ke Kepolisian Kupang Kota atau kepolisian wilayah mana saja, terkait data tertulis yang diperolehnya tentang Laporan Kerja/Pertanggungjawaban Dewan Komisaris PT. Bank NTT Tahun Buku 2012 Dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Demikian dikatakan Profesor Jusuf Leonard Henuk (JLH) kepada moral-politik.com melalui telpon selular, Jumat (20/09/2013).

JLH mengatakan, dirinya takkan mundur seinci pun untuk menghadapi laporan yang bakal dilayangkan VG dan DTD ke kepolisian—malah, baginya, dengan laporan tersebut akan makin menguakkan tabir persoalan tentang dugaan “korupsi berjemaah”, yang diduga dilakukan oleh VG bersama pihak Bank NTT.

Secara rinci JLH mengurai, sesuai hasil penelusurannya kepada berbagai pihak di Bank NTT dan didukung dengan Laporan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah NTT medio Juni 2013 dalam bagian “kendala butir 2 terbaca jelas: “Balance score card (yang diketahui oleh VG) ini dinilai menuai masalah pada awal dan akhir pelaksanaan oleh karena proses penandatanganan kontrak tidak lancar dan output maupun outcome serta manfaatnya bagi manajemen belum dipahami dimana hasil kerjasamanya tidak pernah disampaikan kepada Dewan Komisaris.

JLH melanjutkan, total anggaran yang dikeluarkan sebagaimana tertuang dalam kontrak kerja adalah sebesar Rp 995.000.000,- belum termasuk pajak. Terhadap permasalahan balance scord card ini, tambahnya, Dewan Komisaris telah menyarankan agar dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prosedur dan mekanisme sesuai surat Keputusan Direksi Nomor 4 Tahun 2010, dan Peraturan Pengadaan Barang dan Jasa agar tidak berdampak pada resiko reputasi, resiko hukum dan resiko operasional.

Bayangkan saja, ujar JLH retorik, dana sebesar Rp 995.000.000 itu belum termasuk Pajak PPH 10 persen (Rp 99.500.000), sehingga total anggaran yang diduga dikorupsi sebesar Rp 1.094.500.000, yang justru telah dinilai oleh Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah NTT menuai masalah pada awal dan akhir pelaksanaan.

Baca Juga :  Ditanya Soal Audit BPK, Ini Jawaban Pengelola RS Sumber Waras

Sebagai bahan banding dalam persoalan itu, gumam JLH, dirinya juga menyampaikan data bahan banding pada proposal tender dari dua konsultan ikut tender Balance Scord Card di Bank NTT yang tergolong jauh lebih murah dan tentu lebih banyak menguntungkan pihak Bank NTT, yaitu (1) Konsultan Yodhia Antariksa dari PT Manajemen Kinerja Utama sebesar Rp 89.000.000, dan (2) PT. Barelang Konsultindo Mandiri di Batam sebesar Rp 100.000.000,-.

“Kok bisa kedua perusahaan yang tawar rendah dikalahkan, dan memenangkan perusahaan yang tawar tinggi sekitar 100 persen itu?” heran dia.

JLH mengaku, terhadap persoalan tersebut, dirinya telah melayangkan surat laporan kepada Ketua KPK, Kapolri, Gubernur BI, Mendiknas, Dirjen Dikti Kemdikbud, Kapolda Jabar, Kapolres Bogor Kota, Kapolda NTT, Kapolres Kupang Kota, Direktur BI Cabang Kupang, Kejati NTT.

“Semoga kasus ini cepat diselesaikan aparat penegak hukum agar publik tahu persis mana hitam dan mana putihnya,” akhir JLH. (vjb)

 

 

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button