Home / Sport / Perbuatan Terdakwa Merugikan Keuangan Negara Rp 101.845.666

Perbuatan Terdakwa Merugikan Keuangan Negara Rp 101.845.666

Bagikan Halaman ini

Share Button

18

 
moral-politik.com. Rato Gregorius, Musa Baok, Dominggus Bessie dan Jampar Siprianus, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebanyak 52 unit, tahun anggaran 2011 sebesar Rp 158 juta di Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) dikatakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Sandhy dalam sidang di Pengadilan Tipikor Kupang, Senin (2/8/2013) bahwa perbuatan keempat terdakwa merugikan keuangan negara sebesar Rp 101.845.666.

Dalam kasus itu terdakwa Dominggus Bessie selaku Dirut CV. Tiga Darah Manis tidak melengkapi barang-barang yang telah disepakati dalam kontrak. Justru terdakwa mengatakan alat-alat PLTS itu tidak sesuai dengan kontrak kerja. Selain itu masa kontrak berakhir selama 60 hari ditambah adendum selama 15 hari pun, terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut.

Dalam dakwaan yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Kupang, Senin (2/9/2013) dipimpin majelis hakim, I Nyoman Somanada, didampingi dua hakim anggotanya masing-masing Hartono dan Jult Lombang Gaol, sedangkan terdakwa didampingi sala satu kuasa hukumnya, Felipus Fernandes.

Dalam dakwaan dikatakan bahwa dalam laporan pekerjaan itu panitia PHO, yakni Gregorius membuat laporan pertanggung jawaban yang menyatakan bahwa pekerjaan tersebut telah sesuai dengan kontrak kerja dan barang-barang yang diadakan telahs esuai kontrak dan telah lengkap namun sebenarnya tidak demikian.

Sandhy mengatakan perbuatan keempat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri, suatu korporasi atau orang lain yang akhirnya membuat kerugian negara sebesar Rp 101.845.666.

Menurut Sandhy perbuatan keempat terdakwa telah diatur dan diancam dalam tindak pidana pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Baca Juga :  Pemprov NTT Alokasi Rp 1 Miliar Rehab Atap Kantor Gubernur

Selain itu, katanya, perbuatan terdakwa juga telah diatur dan diancam dalam pasal 32 ayat 1 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP. (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button