Home / Sport / Pertambangan Zirconium Indonesia Dukung Aksi Pasal 33 UUD

Pertambangan Zirconium Indonesia Dukung Aksi Pasal 33 UUD

Bagikan Halaman ini

Share Button

3

 

 

moral-politik.com. Jakarta – Pertambangan Zirconium Indonesia (APZI) mendukung aksi Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945, yang diadakan di Jakarta Selasa (24/9). Menyambuyt Hari Agraria (24 September), aksi menuntut sumber daya alam demi kemakmuran rakyat.

“Pelaksanaan Pasal 33 UUD amburadul. KPK harus segera menangkap pihak yang ‘menggelapkan’ UU Minerba. Kita bebas ekspor bahan mentah, kemudian kita impor yang sudah diolah,” kata Syafti Hidayat, pengurus APZI.

Syafti mengatakan, APZI mendukung pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, supaya nilai tambah dinikmati bangsa sendiri. Untuk itu, pemerintah harus membatasi impor bahan olahan, apabila mineral tersebut sudah bisa dibuat dalam negeri.

APZI menyesalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 128 Tahun 2013 (9 September 2013, dirilis kemarin). PMK bertentangan dengan Permen ESDM 20 tahun 2013.

Dalam sosialisasi Permen ESDM 20, pejabat Ditjen Minerba mengatakan, mineral yang sudah memenuhi kualifikasi Permen 20, akan bebas bea keluar (BK), yaitu sebesar 20% dari harga penetapan ekspor (HPE).

“Namun kenyataannya, ekspor yang sudah memenuhi Permen 20, tetap dikenakan BK. Pada saat bersamaan, impor tidak dikenakan bea masuk (BM). Jadi mineral kita tergencet sendiri, dan defisit perdagangan semakin bengkak,” kata Syafti Hidayat.

Syafti mengatakan, APZI menghendaki perlakuan sama antara ekspor dan impor. Jika ekspor dikenakan BK 20%, maka seharusnya impor dikenakan BM 20%. Dengan demikiaan terjadi equal treatment.

“Pengelolaan mineral, seharusnya tiru saja pengalaman negara yang sudah berhasil. Daripada bingung, ya contek saja. Namun masalahnya, pejabat kita banyak vested interest, makanya jadi kacau,” ujarnya.

Pernyataan Gerakan Nasional Pasal 33, mengutip Ketua KPK Abraham Samad (7 September), yang  membeberkan potensi pemasukan negara yang hilang akibat tata-kelola sumber daya alam (SDA) yang melenceng dari Pasal 33 UUD 1945.

Baca Juga :  Tolak Miras, warga Oebufu dianiaya

Abraham Samad mengungkapkan, banyak perusahaan tambang di Indonesia yang tidak membayar pajak dan royalti kepada negara. Akibatnya, berdasarkan taksiran KPK, Indonesia kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp 7.200 triliun setiap tahun.

Malahan, bila semua potensi alam digabungkan, Indonesia seharusnya menerima Rp 20.000 triliun per tahun. Nilai itu setara dengan 12 kali APBN 2013. Setiap penduduk, seharusnya bisa disubsidi Rp 20 juta per bulan per orang.

Ketua Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Wahida Baharudin, dalam unjuk rasa yang kemudian berdialog dengan Humas Kepala Humas Kemeterian ESDM, mengatakan, tata kelola SDA yang berorientasi neoliberal membawa malapetaka.

Tahun 2012 saja terjadi 198 konflik agraria, menyeret sedikitnya 141.915 keluarga petani. Dalam konflik, aparat TNI/POLRI justru melawan petani dan rakyat. Rakyat tidak mendapat manfaat dari proses eksploitas SDA.

“Tata kelola SDA di Indonesia seharusnya mengacu pada prinsip-prinsip UUPA 1960, prinsip pengelolaan bumi, air, dan ruang angkasa, harus demi kemakmuran rakyat. Maka setiap warga dijamin haknya untuk bisa mengakses tanah. (SM)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button