Home / Sport / Ribuan Migran Hong Kong Meradang Soal Pelayanan KJRI

Ribuan Migran Hong Kong Meradang Soal Pelayanan KJRI

Bagikan Halaman ini

Share Button

Foto 1 Persiapan aksi

 

 

moral-politik.com. Ribuan migran Hong Kong dari berbagai kelompok mengeluhkan pelayanan KJRI Hong Kong yang sangat buruk dan feodal. Banyak pungli, pakai kaos dan sendal saja tak bisa masuk. Dalam aksi Minggu (15/9), migran mendesak perbaikan.

Migran yang tergabung dalam JBMI (Jaringan Buruh Migran Indonesia) dari berbagai faksi, berkumpul di sejumlah titik, kemudian mengarah ke KJRI Hong Kong, pukul 14.00 waktu Hong Kong. Barisan Relawan Jokowi Presiden (Relawan Jokowi atau Bara JP) Hong Kong, juga ikut serta.

“Semangat demokrasi migran luar bisa. Kalau saja semangat begini ada di seluruh Indonesia, perubahan akan segera terlaksana,” ujar Ferry Alfiand Tjung Phin, Ketua DPP Bara JP dari Jakarta yang datang mendukung Bara JP Hong Kong dalam aksi itu.

Sringatin, juru bicara JMBI menyatakan, tuntutan perbaikan pelayanan KJRP tak bisa dilepaskan dari perubahan kepemimpinan di Jakarta. Maka aksi juga sekaligus parade dukungan untuk Jokowi.

Aksi JBMI didukung Persatuan BMI HK Tolak Over Charging (Pilar), Gabungan Migran Muslim Indonesia (Gammi), Liga Pekerja Migran Indonesia (Lipmi), Indonesia Migran Union (IMU), Asoiasi Tenaga Kerja Indoenesia (ATKI), di mana anggota Bara JP ada di dalam semua lembaga.

Sringatin menambahkan, migran mendesak pemerintah berbenah diri. Pelayanan KJRI Hong Kong yang sangat buruk. Bahkan dalam penanganan Kartika, migran yang dianiaya majikan di Hong Kong, KJRI kurang memberi atensi.

“Migran mendesak menghapus Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Kartu ini disebut gratis, namun nyatanya malah bayar, bisa sampai Rp 5 juta. Dasar rejim korup, KTKLN malah objek pungli,” tegas seorang migran.

JBMI mendesak pemerintah agar mengijinkan kontrak mandiri, migran bebas menentukan majikan sendiri, tanpa melalui agensi yang selama ini memeras. Migran meminta dukungan Bara JP di Jakarta memperjuangkan nasib mereka.

Baca Juga :  Kasus Korupsi Dana Bansos Belu Dinilai Masih Ada TSK

Kewajibam stop over charging (pungutan apabila migran berpindah majikan, tidak adil dan memeras serta koruptif.

“Kalau semua harus bayar, lalu fungsi pemerintah yang dibiayai oleh uang rakyat, kerja apa? Makanya rejim ini harus diganti,” tambah migran.

Kontrak majikan wajib melalui agensi, dengan biaya dari migran (10% gaji). Apabila majikan berpindah majikan, ada pungutan lagi terhadap migran.

“Pejabat jadi tukang pungut, lebih nista dari penjajah jaman dulu,” kata migran. (RJ)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button