Home / DPRD Kota Kupang / DPRD Kota Kupang Tolak Tanggapan Walikota Dibacakan Wakilnya

DPRD Kota Kupang Tolak Tanggapan Walikota Dibacakan Wakilnya

Bagikan Halaman ini

Share Button

3

 

moral-politik.com. Sebagian besar Anggota DPRD Kota Kupang yang hadir mengikuti Rapat Paripurna Sidang II Tahun 2013 menolak tanggapan Walikota Kupang dibacakan oleh Wakil Walikota dalam persidangan tersebut. Menurut mereka, seharus tanggapan itu merupakan tanggapan Wakil Walikota Kupang, sebab Walikota Kupang tidak mengikuti jalannya sidang karena sedang berada di Amerika, sedangkan yang hadir dalam sidang perubahan adalah Wakil Walikota Kupang Hermanus Man, untuk menyampaikan tanggapan  Walikota soal Revisi Peraturan Daerah Kecamatan Kota Raja,  yang dilaksanakan di ruang sidang utama lantai II gedung DPRD Kota Kupang, Kamis (19/9/2013) dengan pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD Frans Adrianus.

Ketua komisi B Krispianus Matutina dalam sidang mengatakan, tanggapan Walikota yang disampaikan oleh Wakil Walikota dinilai secara pertanggungjawab hukum sangat salah, karena Walikota ada di luar negeri.

“Saya rasa tanggapan  Walikota diganti dengan tanggapapan Wakil Walikota, karena sekarang  yang hadir adalah  Wakil Walikota Kupang, sehingga  tanggapan Walikota tidak ada, yang ada Wakil Walikota,” katanya.

Menurut Kris, ada pendelegasian kewenangan, mengapa tidak pakai tanggapan Wakil Walikota.
Ini agenda pembahasan yang ada konsekwensi ikutan di kemudian hari.

Sementara itu, Imanuel Haning mengatakan, aturan Walikota tidak ada serahkan ke Wakil dan keduanya tidak ada diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk. Untuk itu perlu diperhatikan.

“Tidak ada diserahkan kepada pejabat yang ditunjuk, karena  ke depan ada persoalan hukum, yang kena Wakil Walikota karena tanggapan walikota dibaca wakil, kalau boleh dokumen ini penjelasan Wakil Walikota,” sarannya.

Sedangkan Epi Seran menambahkan, kesepakatan yang dibuat dalam sidang Bamus beberapa waktu lalu secara  etika korespondensi, kedua lembaga dewan dan pemerintah dimana surat walikota diserahkan ke semua anggota dewan berupa surat pemberitahuan resmi dalam hubungan internal.

Baca Juga :  Demokrat Minta Pemkot Evaluasi Penyaluran Dana PEM

“Lembaga ini perlu ada surat resmi, sehingga legitimasi pembahasan bisa terukur dan bertanggung jawab,” katanya. (Nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button