Home / Populer / Soal Tower di Kolhua, DPRD Minta Pemkot Kupang Tegas!

Soal Tower di Kolhua, DPRD Minta Pemkot Kupang Tegas!

Bagikan Halaman ini

Share Button

POL PP DUKUNG PENGUSAHA LAWAN WARGA KOLHUA
foto: ilustrasi

moral-politik.com, Kota Kupang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Kota Kupang mendesak Pemerintah Kota Kupang agar secepatnya mengambil tindakan tegas soal tower 5.1.
Pasalnya sudah adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh Lembaga DPRD untuk dihentikan pembangunan tower tersebut karena adanya penolakan dari masyarakat setempat,  namun pihak PLN tidak mengindahkan rekomendasi tersebut dan tetap melanjutkan pembangunan dengan kawalan sekitar 300 anggota kepolisian.

Permintaan DPRD  Kota ini disampaikan oleh Ketua Komisi B Krispianus  Matutina dalam rapat kerja bersama masyarakat Fatukoa yang datang ke DPRD untuk mempertanyakan soal tindakan PLN
di ruang rapat Komisi B DPRD Kota Kupang, Senin (30/9/2013).

Pertemuan yang dipimpinan langsung oleh Ketua Komisi B dan juga dihadiri Ketua DPRD Kota Kupang Tellen Mark Daud (TMD), Wakil Ketua DPRD Fan Adrianus, para ketua dan anggota Komisi B, separuh anggota komisi A dan ketua komisi A, serta Pemkot Kupang yang dihadiri oleh Asiten III Setda Kota Kupang Djamal Mila Meha,  Kadis Tamben Gabriel Kahan, dan Kepala Badan Perijinan Satu Atap.

Matutina mengatakan, terkait masalah tower 5.1, secara lembaga menilai bahwa PLN telah melecehkan lembaga DPRD dan Pemerintah Kota Kupang, karena telah dikeluarkan rekomendasi tetapi mereka tetap melakukan pekerjaan dengan dikawal oleh pihak kepolisian, maka itu pemerintah harus segera ambil tindakan tegas.

“Rekomendasi yang dikeluarkan itu agar proses pekerjaan dihentikan, karena ada penolakan dari warga, namun kenyataan PLN tetap melaksanakan pembangunan tower tersebut, maka itu jelas rekomondasi yang  telah dikeluarkan tidak diindahkan PLN sehingga ini dianggap PLN telah melecehkan Lembaga DPRD dan pemerintah Kota Kupang,” katanya.

Menyikapi laporan warga, usai melakukan rapat dengar pendapat dengan warga Kolhua,  DPRD bersama pemerintah Kota Kupang sempat melakukan kunjungan ke lokasi tempat dibangunnya tower tersebut untuk meminta secara  langsung agar pembangunan itu dihentikan. Namun ketika sampai di lokasi, tidak ada aktifitas yang dilakukan oleh pihak PLN, sehingga pemerintah hanya melakukan dialog dengan warga setempat.

Baca Juga :  Benarkah Cita Citata sudah menikah?

Jack Kalla, warga kolhua yang rumahnya tepat berada di bawah tower dimaksud, mengaku kecewa dengan PLN yang dengan semena-mena datang membangun tower dengan kawalan polisi. Ia mengaku warga takut melakukan penolakan karena pihak kepolisian datang dengan senjata lengkap sehingga warga memilih diam dan takut berontak.

Menanggapi hal itu, pihak pemerintah lewat Sekretaris Kota Bernadus Benu berjanji akan menyurati pihak kepolisian untuk memberitahukan kepada pihak kepolisian bahwa PLN telah melakukan kesalahan dengan tidak menyertakan IMB dan Amdal dalam pembangunan itu.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi B Kris Matutina. Menurut Kris, pihak PLN mungkin hanya memberi tahu kepada polisi tentang penolakan masyarakat saja sehingga pihak kepolisian mengerahkan pasukan untuk mengamankan pembangunan tanpa mengetahui persoalan sebenarnya. Jika polisi mengetahui duduk persoalan sebenarnya, tidak mungkin mereka datang melakukan pengawalan seperti itu.

“Tugas mereka  melindungi rakyat, jadi tidak mungkin  mereka datang dengan senjata lengkap hanya untuk membela PLN. Pasti Pihak PLN menjelaskan lain ke Pihak Kepolisian sehingga mereka datang mengawal untuk mengawal pembangunan itu,” kata Kris. (Nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button