Home / Populer / Tahun 2012, Dinsos NTT Peringkat Pertama Salah Gunakan Pendapatan!

Tahun 2012, Dinsos NTT Peringkat Pertama Salah Gunakan Pendapatan!

Bagikan Halaman ini

Share Button

10

 

 

 

moral-politik.com.  Laporan Hasil Perhitungan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk tahun 2012 berhasil menempatkan Dinas Sosial NTT menjadi salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada urutan pertama sebagai SKPD yang menyalahgunkan pendapatan daerah. Di bawah Dinas Sosial adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (PPO) NTT, dan diurutan ketiga adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT.

Dalam LHP BPK RI Perwakilan NTT, perhitungan BPK RI NTT semestinya tiga SKPD itu menyetorkan hasil pendapatan ke kas daerah dengan total Rp 905.300.000. Tetapi realitanya, tiga SKPD tersebut hanya menyetorkan pendapatan dari biaya akomodasi prajabatan ke kas daerah sebesar Rp 380.480.000. Sisanya Rp 544.840.000 tidak jelas pertanggungjawabannya.

Dari tiga SKPD yang diduga menyalahgunakan pendapatan, Dinas Sosial NTT menduduki peringkat pertama. Dinsos NTT yang memperoleh pendapatan dari kegiatan itu sebesar Rp 509.050.000, namun disetor ke kas daerah hanya Rp 125.000.000. Sisanya Rp 384.050.000 tidak jelas pertanggungjawabannya.

Peringkat kedua Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTT, yang semestinya menyetorkan hasil pendapatan ke kas daerah sebesar Rp 203.850.000, malah disunat menjadi Rp 81.540.000. Sisa pendapatan Rp 122.310.000, juga tidak jelas pertanggungjawabannya.

Berkurangnya setoran ke kas daerah juga terjadi di Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT. Dana yang semestinya disetorkan ke kas daerah sebesar Rp 192.400.000, tetapi hanya disetor sebesar Rp 153.920.000. Sisanya Rp 38.480.000 belum jelas pertanggungjawabannya.

Dengan demikian, total selisih antara dana yang diterima SKPD dengan yang telah disetorkan ke kas daerah sejumlah Rp 544.840.000,00. Dana tersebut telah digunakan langsung oleh SKPD dan tidak dipertanggungjawabkan.

Terhadap masalah selisih ini, sesuai dengan LHP BPK RI NTT tertulis, Kasubag Tata Usaha UPT BPPS Dinas Sosial menjelaskan, dana tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan kantor yang tidak ada biayanya. Senada dengan alasan Dinsos NTT, Dinas Pertanian dan Perkebunan melalui Pelaksana Bendahara Penerimaan pada UPT Perkebunan juga menyatakan dana tersebut digunakan untuk membangun dan membeli peralatan kantor.

Baca Juga :  Kasus Antam bisa dibentuk Pansus

Dinas PPO NTT melalui Kepala UPT PPNFI menjelaskan kepada BPK selisih dana tersebut digunakan untuk membiayai keperluan kantor yang tidak dialokasikan dari dana dokumen pelaksana anggaran.

Kondisi tersebut, demikian BPK, mengakibatkan penerimaan daerah sebesar Rp 544.840.000,00 belum diterima kas daerah. Selain itu,  membuka peluang terjadinya penyalahgunaan pendapatan daerah dari belanja akomodasi/penginapan diklat.

Menurut BPK, kondisi tersebut disebabkan kesengajaan pengelolaan asrama pada Dinas Sosial, Dinas PPO dan Dinas Pertanian dan Perkebunan yang tidak menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah.

Untuk itu BPK merekomendasikan Gubernur NTT agar memerintahkan pengguna anggaran  memberi sanksi sesuai ketentuan kepada pengelola asrama pada Dinas Sosial, Dinas PPO dan Dinas Pertanian dan Perkebunan yang tidak menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah. BPK juga merekomendasikan selisih pendapatan sebesar a Rp 544.840.000 itu ke kas daerah. (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button