Home / Sport / Terkuak 5 Kendala Buruknya Mutu Pendidikan di NTT

Terkuak 5 Kendala Buruknya Mutu Pendidikan di NTT

Bagikan Halaman ini

Share Button

5

 

moral-politik.com. Dewan Pengawas Pendidikan Provinsi NTT menyampaikan lima persoalan pendidikan di NTT yang membuat kondisi pendidikan semakin merosot. Lima persoalan tersebut adalah manajemen pendidikan lemah, manajemen sekolah lemah, delapan standar nasional tidak maksimal dijalankan, komitmen pemerintah daerah maupun kabupaten/kota belum optimal dan peran serta masyarakat rendah.

Demikian  disampaikan Ketua Dewan Pengawas  Pendidikan NTT Simon Riwu Kaho, dalam Diskusi Terfokus terkait persoalan pendidikan di NTT yang diselenggarakan Kementrian Pendidikan Nasional RI di Swiss Belin Kristal Hotel, Rabu (11/09/2013).

Peserta diskusi terfokus ini terdiri dari para pemangku pendidikan, LSM, LPMP NTT, DPRD, pemerintah, tokoh masyarakat, agama, pemuda, dan media masa. Hadir Tim Penyusunan Rancangan Perundang-Undangan Pendidikan di Balitbang Kementrian Pendidikan Nasional RI, Prof. Dr. H Udin S Winataputra, MA, dan rombongan.

Kedatangan tim Balitbang sangat membantu masyarakat dan pemerintah NTT. Dengan masukkan dan hasil diskusi terfokus tentang persoalan pendidikan di NTT bisa membantu merumuskan kebijakkan pendidikan ke depan yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi wilayah suatau daerah.

Ia mengatakan,  sebagai Ketua Pengawas Pendidikan di NTT, ia menyambut baik kedatangan dari Balitbang, dengan memberikan masukkan-masukkan yang akurat dan tidak boleh sembunyi-sembunyi dan transparan. Sehingga, jika pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Pendidikan Nasional tahu persis apa masalahnya, mereka bisa melakukan evaluasi dan strategi perbaikan yang tepat.

Kedatangan tim Balitbang sangat membantu masyarakat dan pemerintah NTT. Dengan masukkan dan hasil diskusi terfokus tentang persoalan pendidikan di NTT bisa membantu merumuskan kebijakkan pendidikan ke depan yang tepat sasaran, sesuai dengan kondisi wilayah suatau daerah karena komitmen pemerintah daerah maupun kabupaten/kota belum optimal dan peran serta masyarakat rendah. Selain itu  adanya isu sekolah gratis sehingga melemahkan partisipasi masyarakat. Sehingga pendidikan di NTT maju tidak malah tambah mundur.

Baca Juga :  Baru setahun jalan rusak, warga TTU duga ada penyimpangan

Tim Penyusunan Rancangan Perundang-Undangan Pendidikan di Balitbang Kementrian Pendidikan Nasional RI, Prof. Dr. H Udin S Winataputra, MA, mengatakan, diskusi kelompok terfokus untuk mengangkat persoalan pendidikan nasioal di daerah sebagai bahan masukkan untuk pendataan ulang ketentuan-kententuan pendidikan terutama UU Sisdiknas dan turunannya. Mengapa? Karena masa depan tantantannya lebih beragam. Dan persoalan pendidikan saat ini banyak tentunya harus diakomodir dalam ketentuan perundang-undangan. Sehingga, katanya, pelaksanaan Sisdiknas di Indonesia menjadi lebih baik dan merujuk pada norma yang berlaku secara nasional.

“Dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat 3, pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan satu sistim pendidikan nasional yang diatur dengan undang-undang. Tujuannya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kementrian Pendidikan Nasional menyelenggarakan diskusi kelompok terfokus di 20 provinsi di Indonesia salah satunya NTT yakni Kota Kupang. Karena, kami ingin menggali keberagaman persoalan di NTT, sehingga kebijakkan dan pengaturan yang dibuat secar proporsional,” ujarnya.

Selama ini, katanya, kebijakan yang dibuat hanya melihat ketentuan yang berlaku di suatu tempat tetapi tidak untuk daerah lain. Sehingga, hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu bisa tercapai.

Menurutnya, Dewan Pendidikan NTT sudah memaparkan secara gamlang persoalan pendidikan di NTT. Masukkan dari diskusi ini akan dibawa untuk bisa menentukan kebijakkan yang sesuai dengan kondisi daerah ini, sehingga ketentuan di Jawa misalnya tidak bisa disamakan dengan di NTT. Perlakuan pendidikan di NTT yang proporsional sesuai dengan kondisi di sini. (Nyongky)

Pencarian Terkait:

  • isu pendidikan di kota kupa
  • masalah pendidikan di kota kupanga

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button