Home / DPRD Kota Kupang / Terminal Bayangan: Dishub NTT Jangan Bebankan Dishub Kota Kupang!

Terminal Bayangan: Dishub NTT Jangan Bebankan Dishub Kota Kupang!

Bagikan Halaman ini

Share Button

JAPPI-PINGAK(1)

 

moral-politik.com. Penanganan kasus terminal bayangan yang kian marak terjkadi di Kota Kupang saat ini, jangan hanya dibebankan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kupang oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Yappy Pingak, anggota komis B Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Kupang kepada moral-politik.com, Rabu (18/9/2013) meminta kepada Dinas Perhubungan NTT agar jangan hanya membebani Dinas Perhubungan Kota Kupang terkait penanganan terminal bayangan. Pasalnya, secara status jalan dan kendaraan yang selalu menciptakan terminal bayangan di Kota Kupang rata-rata izinya dikeluarkan oleh Dishub NTT.

“Untuk mobil rental dan AKDP ini yang selalu parkir seperti di Oesapa ini izinya dikeluarkan dari Dishub NTT, lalu yang harus tangani dibebani kepada Dishub Kota Kupang, sementara yang dapat retribusi soal perizinan Provinsi yang dapat, sedangkan Dishub Kota yang disuruh tangani,” kata Yappy.

Pihak Komisi B, katanya, sudah banyak memberikan masukkan maupun kritikan, namun dalam penanganan masalah terminal bayangan ini tidak bisa disalahkan kepada Dishub Kota, karena secara status jalan negara dan juga kendaraan yang diparkir di lokasi terminal bayangan di wilayah Oesapa, izinya dari Dishub NTT, sehingga kontribusi masuk di provinsi, sedangkan kewenangan kota hanya  dapat kontribusi dari terminal.

“Saya sudah telesuri, dan kenyataanya  kendaraan yang parkir di terminal bayangan ini izinya dari Dishub NTT,sehingga dari izin tersebut Dishub NTT juga harus punya tanggungjawab dalam penanganan masalah terminal bayangan jangan hanya mau enaknya saja, lalau dibebani kepad Dishub Kota,” katanya.

Yappy mengatakan, anggaran dari DPRD Kota Kupang untuk Dishub Kota dilihat tidak seberapa dan itu hanya untuk penanganan masalah terminal, bukan terminal bayanagan, karena secara regulasi tidak singkron dengan otonomi daerah.

Baca Juga :  SD Kristen Tunas Bangsa kunjungi DPRD Kota Kupang

“Untuk saya berharap Dishub NTT jangan hanya mau cuci tangan, lalu beban diberikan kepada kota, seakan-akan menjadi tanggungjawab kota, sementara provinsi hanya mau tarik retribusi saja tidak mau bertanggungjawab,” katanya. (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button