Home / Populer / Usy Karundeng Bantah Kritik DPR Soal TVRI Siarkan Konvensi Demokrat

Usy Karundeng Bantah Kritik DPR Soal TVRI Siarkan Konvensi Demokrat

Bagikan Halaman ini

Share Button

7

 

 

 

moral-politik.com. Manajer Sekretariat Dewan Direksi TVRI Usy Karundeng mengatakan penayangan acara siaran tunda konvensi Partai Demokrat selama dua jam adalah kebijakan redaksi. Ia memastikan tidak ada ikatan kerja sama atau pun kepentingan komersial antara TVRI dengan Partai Demokrat.

“Tidak ada kerja sama khusus, selain tentunya semua media meliputnya karena memang acara itu layak untuk diberitakan. Kami juga tidak ada kepentingan komersial di sana,” ujar Usy saat dihubungi Senin (16/9/2013) malam.

Dia mengklarifikasi tayangan konvensi capres Partai Demokrat bukanlah siaran langsung atau , melainkan siaran tunda selama dua jam. Menurutnya, tidak ada yang salah dalam menayangkan kegiatan partai politik selama dalam posisi berimbang.

Ia menuturkan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi I DPR dengan TVRI beberapa waktu lalu juga sudah disepakti bahwa TVRI sebagai lembaga penyiaran publik harus memberikan perlakuan yang adil terhadap semua partai politik yang ada.

“Selain itu, dalam acara pertemuan komisioner KPI dengan TVRI tanggal 12 September juga diarahkan bahwa TVRI memberikan porsi yang sama kepada setiap partai mulai dari waktu dan harinya. Sementara untuk durasi, itu tergantung dari konsep acara partai itu,” kata Usy.

Mantan penyiar senior TVRI ini menyebutkan, TVRI juga sempat menayangkan acara rakernas PDI Perjuangan pada awal September 2013 dengan format breaking news. Setiap partai politik, kata Usy, hanya diberikan kesempatan penayangan satu kali.

“Kami sangat berhati-hati, parpol hanya satu kali. Ini termasuk iklan sosialisasi hingga dialog internal,” imbuh Usy.

Lebih lanjut, Usy menyatakan siap memenuhi panggilan Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberikan klarifikasinya. “Kami sangat menghormati KPI. Kami akan menaati apa yang menjadi keputusan KPI,” katanya.

Baca Juga :  Jokowi tak persoalkan kekuatan koalisinya di Parlemen

Dikritik DPR

Sebelumnya, DPR mempertanyakan penayangan acara konvensi calon Presiden Partai Demokrat yang disiarkan TVRI pada Minggu (15/9/2013) malam. Penayangan ini diduga melanggar Undang-undang Penyiaran nomor 32 tahun 2002.

“Kalau sampai bukan dalam konteks berita publik, patut dipertanyakan karena TVRI itu milik negara, milik rakyat. Jadi, TVRI harus untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu,” ujar Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanudin di Kompleks Parlemen, Senin (16/9/2013). (sumber: kompas.com)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button