Home / Sport / 2014, Pemkot Kupang rutin gelar Operasi PNS ‘Nakal’

2014, Pemkot Kupang rutin gelar Operasi PNS ‘Nakal’

Bagikan Halaman ini

Share Button

15

 

 

 

Moral-politik.com : Di tahun 2014 ini, Pemerintah Kota Kupang akan menggelar operasi rutin bagi para PNS di semua lokasi perbelanjaan maupun tempat hiburan lain. Hal ini dilakukan untuk menertipkan PNS yang berkeliaran pada saat jam dinas, serta untuk meningkat disiplin kerja dilingkup pemkot Kupang.

“ saya akan perintah Kasat Pol PP untuk tempatkan petugas Pol PP titik perbelajaan guna melakukan operasi bagi para PNS yang pada jam kerja berkeliaran di  lokasi perbelanjaan maupun lokasi lain. Jika ada PNS yang kedapatan berkeliaran pada saat jam dinas maka akan di tindak tegas,” kata Wali Kota Kupang,Jonas Salean,SH,M,Si  soal langkah pelaksaanaan berbagai kegiatan program yang akan dilakukan di tahun 2014 mendatang.

Jonas mengaku, operasi bagai para PNS yang berkeliaran pada jam kerja ini dalam rangka penegakan kedisiplinan. Karena dalam penerapan kedisiplinan yang telah dilakukan selama ini  masih belum berjalan dengan baik, maka tahun 2014 ini Pemkot Kupang akan terapkan tahun disiplin.

“Berkaitan dengan penerapan kedisiplinan bagi para PNS di lingkup kota ini,  bukan hanya  jam masuk kantor saja, tetapi disiplin dalam semua hal, termasuk pelaksanaan tugas dari para PNS,” kata Jonas.

Sementara untuk tahun peningkatan pelayanan publik, lanjut Jonas, sesuai penilain dari LSM  dan juga termasuk KPK, Kota Kupang berada pada posisi merah, karena masih ada PNS yang nakal, maka itu tahun 2014 Kota Kupang akan melakukan penataan dalam meningkatkan pelayanan publik .

Menurutnya, khusus untuk penerapan tahun peningkatan pelayanan publik ini, Pemerintah Kota Kupang tidak akan segan memberikan sanksi bagi PNS kedapatan melakukan hal yang dianggap nakal. Sanksi  akan diberikan kepada PNS  nakal yang memberikan pelayanan publik seperti kepengurusan ijin atau KTP atau akte dengan meminta uang maka akan di nonjob-kan.

Baca Juga :  TTU: 5 Sekolah Terpuruk Kelulusan UN SMP

Jonas mengatakan, sesuai penilaian Ombudsman Kota Kupang, soal pelayanan publik khususnya soal kepengurusan surat diketahui badan pelayanan perijinan yang mendapat angka hijau atau bagus, tetapi yang lain seperti kepengurusan KTP pada intansi lain mendapat nilai merah. Hal ini yang perlu dibenahi dan bila perlu dihilangkan yakni salah satunya di-nonjob-kan jika kedapatan staf  PNS yang meminta imbalan dalam kepengurusan surat-surat, walaupun hanya memintah Rp 10.000.

“Dalam penerapan  tahun peningkatan pelayanan publik, jika ada staf PNS yang meminta uang kepada masyarakat yang ingin mengurus surat-surat, walaupun hanya Rp 10.000, akan di-nonjob-kan,” katanya. (nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button