Home / Sport / JaRAK NTT pertanyakan Kasus Waket DPRD TTU

JaRAK NTT pertanyakan Kasus Waket DPRD TTU

Bagikan Halaman ini

Share Button

viktor(1)

 

Moral-politik.com : JaRAK Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali mendatangi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) untuk mempertanyakan laporan kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek rehabilitasi 15 sekolah dasar (SD) dari total 48 SD di TTU yang melibatkan Wakil Ketua DPRD TTU Hendrikus Frengky Saunoah.

Viktor Man Bait kepada Moral-politik.com, Rabu (15/1/2014) di Kupang mengatakan, JaRAK NTT mempertanyakan laporan kasus yang melibatkan Waket DPRD TTU Frengky Saunoah yang ditangani Kejati NTT.

Kasus itu, kata dia, telah dilaporkan ke Kejati NTT sejak tanggal 25 Juni 2012, namun hingga saat ini kasus tersebut tenggelam di tangan Kejati NTT. Kasus itu kini tenggelam selama 2 tahun sejak 2012 lalu.

Viktor menjelaskan, saat itu JaRAK NTT diterima oleh  Kasi Intel Kejati NTT Paris Pasaribu, di ruang Kerja Kasi Penkum dan Humas Kejati NTT hari Selasa, 31 Juli jam 14.45 wita.

Sepengetahuan JaRAK NTT, kata dia,  dokumen-dokumen  menyangkut 15 SD di Kabuapten TTU yang masuk dalam projek rahbilitasi ruang kelas  terdapat  manipulasi. Tingkat kerusakan gedung yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan ke pihak Mendikans dan terakomodir dalam projek ini sehingga terjadi penggelembungan biaya rehabiltasi ruang kelas.

Menjadi  Aaneh bagi JaRAK NTT, katanya, ketika laporannya disampaikan ke Kejaksaan Tinggi, lantas Kejaksaan Tinggi, katakan sementara ditangani Kepolisian Resor Kefamenanu. Tanpa ada penjelasan selama 1 bulan ini langkah apa saja yang telah diakukan oleh Kejaksaan Tinggi sebgai sebuah Iinstitusi atas laporan yang sudah diterima.

Menurutnya, sangat disayangkan masyarakat diminta dan selalu didorong untuk berperan aktif memberantas koruspi dengan berani untuk melaporkan adanya dugaan korupsi, tetapi kemudian  pada gilirannya setelah dilaporkan dengan didukung sejumlah bukti dan atau petunjuk, kemudian  Kejaksaan Tinggi sendiri menjadi tidak tegas dalam menyikapinya.

Baca Juga :  Baru Lima Caleg Pindah Partai yang dapat Rekomendasi

Ditegaskan Viktor, sikap Kejaksaan Tinggi  menunjukkan enggan untuk melakukan tugas-tugas penegakkan hukum dalam kasus ini. Sungguh patut disesalkan. Ini merupakan tindakan kurang baik  dalam penegakan hukum dan Pemberantasan Korupsi di NTT.

Dirinya menilai kasus yang terjadi dan diduga oleh anggota DPRD yang juga adalah Wakil Ketua DPRD TTU, sangat  tidak pantas. Dimana disaat Dunia Pendidikan di TTU sangat mebutuhkan perbaikan dan peningkatan isnfrastrukturnya karena sangat terbatas dananya, masih tega-teganya  dintervensi dengan cara-cara  korupsi yang sangat vulgar seperti  itu.

“Bagaimana dunia pendidikan di TTU mutunya baik, jika DPRD yang seharunya berfungi sebagai pengawas agar tidak terjadi kecurangan dan terjaminya mutu pembangunan di TTU, malah menjadi ujung tombak yang mengobk-obok dunia pendidikan di TTU hanya untuk kepentingan  pribadi,“ sesalnya. (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button