Home / Sejarah / Amarasi : Sejarah dan dapurnya Kota Kupang (5)

Amarasi : Sejarah dan dapurnya Kota Kupang (5)

Bagikan Halaman ini

Share Button

16
                                                                                             istana fetor amarasi

Moral-politik.com : Namun hal ini mengalami perubahan cepat setelah adanya perubahan perundang-undangan pemerintahan (setelah zaman Swapraja).

Namun setelah perubahan perundang-undangan pemerintahan (setelah zaman Swapraja) penggabungan tiga Kefetoran tersebut dalam satu kecamatan Amarasi. Dan ibukotanya kemudian dipindahkan ke Oekebiti dibawah kekuasaan marga Abineno.

Akan tetapi Camat Amarasi yang pertama tetap berasal dari Marga Koroh, padahal secara administratif dan geografis wilayah Baun jauh terpisah dari 2 Kefetoran lainnya. (l2 km dari Kota Kupang).

Hadirnya struktur baru ini menimbulkan beberapa implikasi pada penguasa Kefetoran lama.

Jabatan Camat yang diangkat oleh pemerintah mempersempit ruang bagi keturunan Fetor untuk menduduki Jabatan tersebut, sehingga yang terjadi adalah perpindahan perebutan jabatan politik pada level kecamatan ke desa dimana marga dominan masih tetap mempunyai pengaruh dalam masyarakat termasuk dalam setiap pemilihan pilkades.
Kemudian dari segi kebiasaaan adat yang kekuasaan semula ada di tangan Fetor, sekarang menjadi terpecah-pecah, begitu juga dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada Fetor dan Camat keduanya makin rancu.

Kerancuan ini pertama disebabkan karena masyarakat belum terbiasa dengan sistem ini, sehingga sistem adat yang diadopsi menimbulkan beberapa konflik antara pemangku adat maupun struktur pemerintahan atau Camat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam perjalanannya banyak masyarakat yang lebih mempercayai tokoh adatnya dari pada Kepala Desa mereka, yang menurut Undang-Undang ditetapkan oleh Kabupaten.

Banyak peristiwa-periatiwa yang membuat kecemburuan tokoh adat terhadap Kepala desa yang dipilih oleh Kabupaten. Kecemburuan itu antara lain :

pertama, sebagai pemangku adat, Fetor diserahi untuk menjaga hutan. Namun tidak ada gaji sesenpun diterima. Sementara petugas dari perhutani digaji setiap bulannya.

Kedua, hak belis (penyerahan bingkisan yang dahulu diperuntukkan Fetor sebagai penguasa) sekarang justru diserahkan kepada Kepala desa setempat beserta Camat. Sedangkan Fetor tidak mendapat apa-apa.

Baca Juga :  SBY kenang 10 tahun ikut rayakan 'Imlek' dan 'Cap Go Meh'

Padahal dalam acara ritualnya pernikahan misalnya Fetorlah yang mengesahkan apakah mereka sah sebagai suami-istri atau belum menurut adat. Pemerintah seperti kepala desa dan camat hanya berkepentingan terhadap administratifnya saja. (bersambung)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button