Home / Sport / Beras Raskin di TTU disalahgunakan

Beras Raskin di TTU disalahgunakan

Bagikan Halaman ini

Share Button

1

 

 

Moral-politik.com : Bantuan beras miskin (Raskin) atau beras Padat Karya Pangan (PKP) untuk warga Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), ternyata disalahgunakan oknum tertentu.

Betapa tidak, beras bantuan pemerintah bukannya dibagi gratis kepada masyarakat tapi justru diperjualbelikan oknum aparatur kelurahan untuk meraib keuntungan.

Terbukti sebanyak 1.320 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Ponu, Kecamatan Biboki Anleu, terpaksa mempolisikan Lurah Ponu dan aparatur kelurahan setempat karena diduga menjual bantuan beras PKP kepada Yohanes Tein, setelah ada laporan dari Yohaes Ulubesi mewakili warga kelirahan Ponu, laporan polisi pada 22 desember 2013, lalu.

Sebagai tindak lanjut atas laporan warga akhirnya Kepolisian Sektor (Polsek) Ponu, menahan Yohanes Tein, selaku penadah, termasuk barang bukti berupa 12 karung beras, sudah diamankan di Polsek Ponu. Menariknya, pelaku penjual yakni Lurah Ponu cs justru tidak ditahan hingga saat ini.

Tak puas, warga Ponu akhirnya menunjuk Agustinus Tulasi, sebagai kuasa hukum untuk mendampingi warga dalam lanjutan proses hukum, sebab perilaku oknum aparatur Kelurahan Ponu diduga kuat praktek perjualbelikan beras sudah berulangkali dilakukan, termasuk pungutan Rp 6000.00 per KK sebagai iuran jasa pengangkutan beras yang dilakoni sejak tahun 2011 hingga sekarang.

“Ya..tentu kita harus tempu jalur hukum karena ulah oknum aparatur, termasuk pengurus komite dan Pak Camat. Karena diduga kuat bukan saja praktek memperjual belikan beras raskin milik masyarakat kelurahan Ponu tapi ada juga dugaan pungutan liar yang dilakukan selama ini,” tandas Agustinus Tulasi selaku kuasa hukum 1.320 Kepala Keluarga (KK) Kelurahan Ponu, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (10/1).

Politisi asal Partai Golkar Kabupaten TTU ini  mengatakan, Camat Biboki Anleu, aparatur Kelurahan Ponu termasuk komite harus bertanggungjawab atas dugaan penggelapan realisasi bantuan beras PKP, sebab dalam  Petunjuk Teknis (Juknis),  Bupati TTU menegaskan untuk dibagi gratis kepada masyarakat sasaran penerima dan bukan untuk diperjuabelikan apalagi ada pungutan. (lima)

Baca Juga :  Sail Komodo Sengsarakan Warga Kota Kupang?

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button