Home / Populer / BPN : Pemkab Rote Ndao salah gunakan tanah

BPN : Pemkab Rote Ndao salah gunakan tanah

Bagikan Halaman ini

Share Button

15

 

 
Moral-politik.com  : Badan Pertanahan Nasional menyebut Pemerintah Kabupaten Rote Ndao yang saat ini dipimpin Bupati Rote Ndao Leonard Haning menyalahgunakan tanah di lokasi perumahan dinas Pegawai Negeri Sipil yang terletak di Desa Sanggaoen, Kecamatan Lobalain.

Hal ini disampaikan kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rote Ndao, Nandje Fanggidae kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (7/1).

Nandje mengatakan hal itu terkait kebijakan Pemkab Rote Ndao yang menghibahkan sebagian tanah tersebut kepada sejumlah pejabat di lingkup Pemkab Rote Ndao termasuk 29 anggota DPRD Kabupaten Rote Ndao.

Menurutnya, Pemkab Rote Ndao semestinya tidak membuat keputusan secara sepihak bersama DPRD untuk bersama-sama membagikan tanah seluas 10 hektar kepada orang perorangan tanpa melihat fungsi tanah yang dihibahkan masyarakat tersebut.

Sikap yang dipertontonkan Pemkab bersama DPRD Rote Ndao tersebut merupakan salah satu pemicu pemilik tanah tersebut menuntut untuk mengambil kembali tanah yang telah dihibahkan tersebut.

Pasca dilakukan pembagian tanah tersebut kepada sejumlah pejabat ungkapnya, Pemkab Rote Ndao telah mengajukan permohonan pengukuran tanah sebanyak 46 kapling ke pihaknya.

“Dari total kapling yang diajukan itu, sebanyak 40 kapling untuk Pemda dan enam kapling yang dipergunakan untuk pembangunan 6 Pustu di wilayah kecamatan Lobalain,” ungkapnya.

Biaya yang dikeluarkan Pemkab Rote Ndao untuk pengurusan administrasi sertifikat tanah bagi 46 kapling yang diajukan Pemda Rote Ndao tersebut sebesar seluruhnya Rp.32.987.600.

“Rata-rata luas kapling tanah yang diusulkan untuk diproses sertifikatnya itu seluas 500 meter persegi namun khusus kapling pak Bupati seluas 1.060 meter persegi, dan Wakil Bupati mendapatkan kapling seluas 675 meter persegi sedangkan Ketua DPRD Rote Ndao mendapat kapling seluas 558 meter persegi,” terangnya.

Baca Juga :  Argentina dipaksa puas 0-0 lawan Rumania

Kepada wartawan, dirinya membantah isu yang beredar bahwa dirinya jatah tanah kapling yang dibagi-bagi Pemkab Rote Ndao tersebut. Nandje menegaskan, dirinya siap diperiksa penegak hokum bila terbukti menerima jatah tanah kapling yang terletak di Desa Sanggaoen tersebut.

Hingga saat ini lanjutnya, BPN Rote Ndao telah melakukan pengukuran tanah kapling yang diajukan Pemkab Rote Ndao untuk memproses sertifikatnya.

“Kami sudah lakukan sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Kami hanya lakukan pendataan sesuai dengan permohonan yang di ajukan Pemda selanjutnya pengukuran dan penerbitan sertifikat tanah, lebihnya BPN tidak tahu soal bagi-bagi tanah tersebut,” tandasnya.

Pada kesempatan itu dirinya mengaku kesal dengan ulah Pemkab Rote Ndao yang menyalahgunakan tanah yang dihibahkan warga untuk pembangunan perumahan dinas Pegawai Negeri Sipil.

Selain itu dirinya sesali system jual beli tanah tersebut yang terkesan dilakukan pembohongan terhadap warga. Sebab uang yang seharusnya dibayar ke warga sebagai ganti rugi atas tanah seluas 10 hektaare tersebut senilai Rp.229.150.000. Namun faktanya, Pemkab Rote Ndao hanya membayar ganti rugi senilai Rp27 juta.

Secara terpisah seorang tokoh masyarakat yang berdomisili di Kelurahan Busalanga kecamatan Rote Barat Laut, Junus Julius Feoh saat dikonfirmasi wartawan mengatakan pihak BPN seharusnya sebelum menerbitkan sertifikat harus melakukan klarifikasi soal status tanah tersebut.

Selain itu lanjut Julius, semestinya BPN mengklarifikasi apakah tanah kapling yang akan diproses sertifikatnya untuk kepentingan pembangunan rumah dinas atau atas nama orang perorangan.

“Kalau BPN sudah menerbitkan sertifikatnya bias dikatakan sebagai tindakan yang ceroboh,” tandasnya. (lima)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button