Home / Sport / Bupati TTU tak mau terjebak urusan pencairan keuangan

Bupati TTU tak mau terjebak urusan pencairan keuangan

Bagikan Halaman ini

Share Button

Bupati Ray 1

 

Moral-politik.com : Realisasi pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang belum dicairkan hingga kini bukan diperhambat. Sebab, pemanfaatan keuangan pemerintah diatur melalui aturan yang berlaku karena harus melalui pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penegasan itu disampaikan Bupati TTU Raymundus Fernandes, kepada wartawan di lantai dua kantor Bupati TTU, Rabu (29/1/2014).

Kepada wartawan, dirinya mengaku cukup berhati-hati dan tidak ingin terjebak dalam urusan pemanfaatan keuangan daerah. Apalagi ditahun sebelumnya, penerapan keuangan masih menggunakan pola lama, yakni  pembayaran gaji rutin aparatur mendahului penetapan sidang APBD.

“Saya sudah tanya realisasi tahun sebelumnya juga pakai pola lama. Pembayaran mendahului penetapan sidang APBD, nah saya tidak setuju sehingga sekarang kita harus perbaiki mekanisme yang keliru itu,” jelasnya.

Bupati Ray menuturkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Timur Frans Salem dan pihaknya disarankan untuk melakukan pembayaran gaji aparatur, namun dirinya menolak karena bisa harus mengikuti aturan dan mekanisme berlaku yakni harus menunggu penetapan APBD.

“Pak Sekda Propinsi sarankan untuk masukan komponen gaji dalam belanja wajib. Tapi persoalannya, saya belum menetapkan bendahara untuk semua SKPD. Nah, kalau bendahara ajukan SPP ke Bagian Keuangan, rujukannya pada DPA yang mana karena APBD belum ditetapkan. Benar, Dana Alokasi Umum (DAU) masuk melalui APBD sehingga kalau belum ditetapkan maka dokumen disetiap SKPD itu juga belum ada,” jelasnya.

Dia merincikan, mekanisme pencairan yakni APBD ditetapkan, turun ke Peraturan Bupati (Perbup) untuk penjabaran masing-masing SKPD. Dengan dasar DPA masing-masing SKPD, Bupati terbitkan SK bendahara di setiap SKPD, bendahara melanjutkan SPP ke Bagian Keuangan untuk meminta gaji PNS dan belanja-belanja yang lain.

Baca Juga :  Pertumbuhan pembangunan ditentukan keamanan dan stabilitas politik

“Itu alur pencairannya. Tapi  jika APBD belum ditetapkan maka kita bisa saja gunakan pola yang selama ini dilakukan, karena ini untuk kepentingan banyak orang, tapi kita sepakat bersama siapa yang mau tanggungjawab nanti,” kata Bupati Ray.

Disinggung soal keterlambatan gaji akan berpengaruh terhadap tingkat pelayanan aparatur PNS,  Bupati Ray dengan tegas menyatakan, harus tetap semangat dalam melakukan pelayanan kepada publik. Sebab, bukan hanya aparatur PNS yang belum menerima hak gajinya tetapi termasuk Bupati, wakil bupati termasuk DPRD TTU semuanya belum juga terima gaji lantaran masih menunggu penetapan sidang APBD.

“Bukan hanya gaji aparatur PNS tapi termasuk gaji Bupati dan wakil Bupati TTU. Kita semua sama harus menunggu kapan kalau sudah penetapan baru bisa dilakukan proses pencairan,tapi tentunya dalam waktu dekat ini,” kata Bupati Ray. (lima)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button