Home / DPRD Kota Kupang / Dewan menduga ada penggelapan pajak oleh Dispenda Kota Kupang

Dewan menduga ada penggelapan pajak oleh Dispenda Kota Kupang

Bagikan Halaman ini

Share Button

32

 

Moral-politik.com : DPRD menduga pihak Dispenda Kota Kupang gelapkan pungutan pajak dari wajib pajak yang berada di Kota Kupang. Data pajak, khususnya pajak dari hotel berbintang yang ada.

Anggota DPRD Kota Kupang, Isodorus Lilidjawa mengatakan ini kepada Moral-politik.com, di Kantor DPRD Kota Kupang, Senin (27/01/2014).

Menurut Lilidjawa, dugaan itu berdasarkan laporan yang disampaikan Dinas Pendapatan Daerah, sangat berbeda dengan apa yang ditemukan oleh DPRD dari pihak hotel. Dirinya mencontohkan, misalnya pajak yang dilaporkan oleh Dispenda dari wajib pajak dengan nilai Rp. 1 juta. Namun, ketika DPRD mengecek langsung pada wajib pajak dimaksud, mereka mengatakan bahwa pajak yang diberikan sebanyak Rp. 2 juta.

Selain itu, kata Lilidjawa, DPRD juga menemukan ada beberapa hotel yang sudah lama beroperasi di Kota Kupang, tapi tidak masuk dalam daftar wajib pajak yang dilampirkan kepada DPRD. Nama-nama hotel itu adalah, Hotel Narisa dan beberapa hotel yang ada.

Dia menambahkan, bukan hanya hotel saja, terjadi penggelapan pajak pada restaurant. Dari daftar menu yang yang menjadi objek pajak,  terdapat daftar yang tidak dimasukan oleh Dispenda dalam daftar pajak yang dilaporkan ke DPRD.

Contohnya Restaurant Twins di Jalan Frans Seda. Di restaurant itu, menu yang masuk dalam daftar pajak hanya dua item yakni Ikan bakar, dan Rumpu rampe. Padahal, sesuai temuan DPRD di restaurant itu, daftar menu yang sangat banyak dan oleh pemilik restaurant, dia mengakui bahwa semua menu yang ada masuk dalam objek pajak yang terus mereka setor kepada pemerintah.

Berdasarkan temuan yang ada, dirinya sangat yakin bahwan banyak sekali penggelapan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Dinas yang menangani masalah pajak di Kota Kupang.

Baca Juga :  Fraksi Nurani Berkarya Ingatkan Pemkot Kupang

“Jika mereka jujur dan tidak ada penggelapan pajak, saya yakin bahwa PAD bukan hanya Rp.80 milyar saja, tetapi bisa mencapai Rp. 100 miliar, atau bisa jadi lebih dari Rp. 100 miliar PAD Kota Kupang. Oleh karena itu dirinya meminta kepada Walikota Kupang untuk menindak tegas, jika ada ditemukan staf yang nakal dalam mengurus pajak di Kota Kupang,” tegas Lilidjawa. (nyongki)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button