Home / Populer / Diduga Kemdikbud langgar UU No. 14 Tahun 2005

Diduga Kemdikbud langgar UU No. 14 Tahun 2005

Bagikan Halaman ini

Share Button

2

 
Jakarta, Moral-politik.com : Kebijakan yang janggal di Kemdikbud bukan hanya terkait renumerasi, tetapi
juga pemberian tunjangan fungsional dan tunjangan profesi (serdos). Diduga Kemdikbud telah melanggar Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Demikian kata Ranny Emilia, dosen di Universitas Andalas Padang kepada Moral-politik.com, Rabu (15/1/2014).

“Pasal 54 ayat (2) UU No.14/2005 mengamanatkan kepada pemerintah untuk memberikan tunjangan fungsional bagi dosen baik PNS maupun yang bukan PNS,” kutip dia.

Masih lanjut Ranny, “Kemdikbud juga jelas-jelas melanggar pasal 45, jo. pasal 46 ayat (1), jo. pasal 51 poin (d), jo. pasal 60 poin (c) UU No.14/2005 yang mewajibkan dosen meningkatkan kualifikasi akademik melalui
tugas belajar. Namun, dosen yang sedang tugas belajar tunjangan fungsional dan serdosnya dihentikan.”

“Ini kebijakan yang aneh dan tidak masuk akal. Ribuan dosen yang sedang tugas belajar dirugikan. Tugas belajar adalah bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi dan amanah UU. Untuk itu, kami mohon penjelasan M. Nuh,
dasar hukum penghentian tunjangan-tunjangan tersebut?” keluh Ranny.

Baca Juga :  Jokowi: IMF, Bank Dunia, dan ADB Tak Memberi Solusi

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button