Home / Sport / DiPHK sepihak, karyawan Telkomsel mengadu ke DPRD

DiPHK sepihak, karyawan Telkomsel mengadu ke DPRD

Bagikan Halaman ini

Share Button

IMG-20140127-01731

 

Moral-politik.com : Sebanyak enam orang karyawan PT. Telkomsel Kupang, hari ini, Senin (27/01/2014) mengadukan nasib mereka ke DPRD Kota Kupang. Pengaduan itu disebabkan mereka diberhentikan atau di PHK oleh PT Telkomsel secara tidak prosedural.

Yudi, salah satu dari 21 tenaga kerja out sourching yang diberhentikan, mengatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak Telkomsel sangat tidak beralasan dan mereka sangat menyesalkan PHK yang sepihak itu.

Dia menjelaskan, pada tanggal 4 Desember 2013 lalu, dirinya bersama karyawan lainnya dipanggil oleh pihak PT. Kisel sebagai penyalur tenaga kerja driver dan pihak PT. SPM sebagai penyalur tenaga kerja security, bahwa masa kontrak kerja mereka akan berakhir tanggal 31 Desember dan tidak akan diperpanjang lagi.

Selain itu, pada tanggal 9 Desember 2013 pihak PT Kisel juga menyampaikan secara lisan bahwa melalui rapat, karyawan jasa ME dan office boy bahwa masa kontrak kerja akan berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

Menurut  Yudi, sesuai penjelasan dari PT penyalur dan pihak telkomsel, alasan PHK mereka merujuk pada UU Tenaga Kerja, No.13 tahun 2013 tentang karyawan yang sudah bekerja diatas dua tahun lamanya harus di PHK. Aturan ini disampaikan secara lisan oleh pihak PT Kisel. Namun, yang menjadi pertanyaan dari semua karyawan yang di PHK, kata Yudi, rata-rata mereka yang di PHK sudah bekerja 9 tahun. Bahkan ada yang baru tiga bulan bekerja.

“Apakah kami yang sudah bekerja rata-rata lima tahun keatas, dan yang baru bekerja selama tiga bulan terkena dampak dari aturan tersebut. Dirinya mengaku belum membaca aturan seperti yang disampaikan oleh PT. Kisel maupun telkomsel, tetapi dirinya ragu bahwa ada aturan pemerintah seperti itu.

Baca Juga :  Pemkab Ronda Dituntut Proaktif Dalam Pembuatan Sertifikat Tanah

Menurutnya, kedatangannya bersama rekan-rekan ke Kantor DPRD hanya mencari keadilan atas nasib mereka. “Yang kami sesalkan, kenapa penyampaian PHK hanya tiga minggu sebelumnya. Disisa waktu yang mepet seperti ini kami tentu tidak bisa mencari pekerjaan pengganti. Selain itu, pesangon kepada kami juga tidak ada sehingga kami kesulitan untuk menafkahi keluarga kami. Atas dasar itu, kami datang ke DPRD untuk mengadukan nasib kami,” kata Yudi.

Sementara itu, Boim salah satu karyawan juga mengaku kecewa atas PHK yang mereka alami. Sepengetahuannya bahwa perusahan-perusahan yang datang berinvestasi di suatu daerah harus mensejahterakan masyarakatnya dan bukan malah menyusahkan masyarakat.

Dia mengaku, selama bekerja di PT. Telkomsel, pembayaran gaji tidak pernah transparan. Selalu ada pebedaan antara slip gaji dan kontrak kerja. Selain itu, kekurangan upah lembur tidak pernah dibayar.

Dikatakannya, selama bekerja, mereka sudah bekerja melewati batas maksimal kerja lembur. Terkadang hari libur atau hari besar keagamaan, mereka terus dituntut bekerja. Tetapi begitu besar loyalitas mereka selama bertahun-tahun, tidak pernah ada perhatian dari perusahaan, yang ada malah mereka di PHK tanpa pesangon.

Oleh karena itu, kedatangan mereka ke DPRD untuk meminta bantuan guna mendapatkan keadilan. Selain itu, mereka pun mengaku telah melaporkan masalah ini kepada pihak Nakertrans dan Pemerintah Kota Kupang. (nyongki)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button