Home / Sport / Direktur CV Karya Putra Mandiri jalani sidang perdana

Direktur CV Karya Putra Mandiri jalani sidang perdana

Bagikan Halaman ini

Share Button

budi1

 

 

Moral-politik.com : Direktur  CV Karya Mandiri Budi Harto, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan buku dan alat tulis SD/SMP TA 2010 pada Dinas PPO Kota Kupang, dengan pagu anggaran Rp Rp 2.726.944.000 mulai menjalani siding perdana yang digelar di Pengadilan Tipikor Kupang, Selasa (28/1/2014).

Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan itu, dipimpin majelis hakim I B Dwiyantara, didampingi dua hakim anggota, masing-masing Agus Komarudin dan Hartono, dihadiri JPU Kejati NTT Douglas Oscar Riwoe, Herry Franklin, dan Ina Malo.

Sementara terdakwa Dirut CV Karya Putra Mandiri Budi Harto, didampingi penasihat hukumnya, John Rihi dan Paulus Seran, sementara terdakwa PPK Cornelis Kapitan didampingi Edy Djaha dan Erryc Mamoh.

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU, PPK Cornelis Kapitan telah mengetahui sampai berakhirnya kontrak, 31 Desember 2010, pekerjaan pengadaan buku belum diselesaikan Budi Harto selaku Dirut CV Karya Putra Mandiri dan Kuasa Direktur Graha Putra Media Utama.

Budi Harto telah membuat surat pernyataan Nomor : 050/CV.KPM/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 menyatakan pihaknya belum sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak. Surat Budi Harto disetujui dan ditandatangani PPK Cornelis Kapitan dan Maxwell Halundaka sebagai pengguna anggaran untuk menyelamatkan dana pengadaan.

Atas kerjasama kedua terdakwa dan Maxwell Halundaka, bersama panitia pemeriksa barang, Fransiskus Kemis Cs, kemudian dibuat dan ditandatangani berita acara pemeriksaan barang fiktif, yang dilanjutkan dengan berita acara serah terima barang fiktif pula, diantaranya buku pengayaan, referensi dan panduan pendidik.

Perbuatan para terdakwa, dinilai bertentangan dengan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Disebutkan pula, bahwa dari 42 SMPN/Swasta yang menerima pendistribusian buku dari Budi Harto, serta menandatangani berita acara penyerahan barang yang dibuat CV Karya Putra Mandiri, didapati tidak ada satu SMPN/Swastapun yang menerima jumlah buku sebanyak jumlah satu paket yaitu 2.160 buku, sehingga dari 59 paket buku yang seharusnya diadakan, terdapat 17 paket buku yang tidak diadakan.

Baca Juga :  Menteri Kesehatan Serahkan Bantuan untuk Korban Rokatenda

Sementara dari 42 paket buku yang telah diadakan dan didistribusikan ke 42 SMPN/Swasta, terdapat kekurangan atau jumlahnya tidak mencapai jumlah dalam satu paket, sesuai kontrak.

Hal yang sama juga terjadi pada pekerjaan pengadaan buku untuk SD/MI, sehingga sesuai audit Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTT, ditemukan kerugian Negara sebesar Rp 1.418.000.000, yang terdiri dari pengadaan untuk SD/MI sebesar Rp 137.903.500 dan SMPN/Swasta sebesar Rp 1.280.978.950.

Perbuatan kedua terdakwa, diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button