Home / Populer / Dosen ajukan Judicial Review Tunjangan Kinerja Pegawai

Dosen ajukan Judicial Review Tunjangan Kinerja Pegawai

Bagikan Halaman ini

Share Button

1

 

Jakarta, Moral-politik.com : Tuntutan Dosen Indonesia kepada pemerintah agar merevisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) semakin kuat.

Dukungan yang digalang lewat petisi di situs perubahan, change.org terus bertambah. Hingga berita ini diturunkan, petisi telah ditandatangani sekitar 2.000-an dosen, baik dari Perguruan Tinggi Swasta
(PTS) maupun dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Petisi masih terus dibuka dan diyakini akan menembus 10.000-an dosen.

Demikian dikatakan oleh Abdul Hamid kepada Moral-politik.com, melalui surat elektroniknya, Rabu (15/1/2014).

“Kami masih membuka dukungan petisi untuk menuntut revisi Perpres 88/2013 yang diskriminatif. Selain itu, kami juga akan meminta revisi Perpres No.65/2007 tentang Tunjangan Fungsional Dosen yang sudah lama,” sebut Abdul Hamid yang juga dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, tunjangan kinerja (remunerasi) bagi pegawai fungsional (dosen) di Kementerian/Lembaga di luar Kemdikbud tetap diberikan. Bila dosen di luar lingkuangan Kemdikbud diberikan, mengapa Dosen di lingkungan Kemdikbud tidak?

“Dosen di Badan Pusat Statistik (BPS) tetap menerima tunjangan kinerja, padahal mereka juga mendapatkan tunjangan profesi. Kenapa dosen di lingkungan Kemdikbud tidak dapat, dan bukankah itu diskriminasi?” lanjut
Abdul Hamid. (HS)

Baca Juga :  Eva K Sundari : Peluang Jokowi Capres hanya dari PDIP...

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button