Home / DPRD Kota Kupang / DPRD : Pemkot dekati keluarga Foenay

DPRD : Pemkot dekati keluarga Foenay

Bagikan Halaman ini

Share Button

23

Moral-politik.com : Komisi A DPRD minta Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang agar harus bisa lakukan pendekatan dengan  keluarga Foenay terkait penggusuran pasar Desa di Kelurahan Oepura yang merupakan bagian aset Pemkot tersebut.

“Pemkot harus  bisa melakukan pendekatan dengan keluarga Foenay, karena lokasi pasar desa itu sesuai data yang diberikan Tatapem tersebut merupakan aset Pemkot, maka harus ada langkah yang perlu dilakukan Pemkot dalam mengamankan aset tersebut,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Kupang Irianus Rohi dalam rapat kerja bersama Pemkot di ruang Komisi A DPRD, Jumat (17/1).

Rapat kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A DPRD ini, Sekertaris Komisi A Ardianus Talli, Wakil Ketua Komisi Melky Balle serta dihadiri semua anggota komisi yakni Mocthar Latif Koso, Ams Soleman Nenosaban, Apriani Dominggus, Thobias Nulek dan Zeyto Ratuarat.

Sementara dari pemerintah dihadiri Kabag Tatapem Debby Panie, Kasat Pol PP Thomas Dagang, Camat Maulafa Corinus Tuan, dan Lurah Oepura Marthen Ludji.

Menurutnya, upaya pendekatan sangat perlu dilakukan oleh pihak pemerintah, karena tanah yang merupakan pasar desa  itu sudah masuk dalam data aset Pemkot, walaupun  belum ada kejelasan.

“Sangat diharapkan Kabag Tatapem bersama pihak camat dan lurah guna bisa melakukan pendekatan dengan keluarga Foenay, karena sesuai keterangan dari Lurah Oepura, Marthen Ludji  bahwa telah melakukan koordinasi, namun belum juga ada penyelesaian,” katanya.

Selain melakukan pendekatan, kata Irianus, Kabag Tatapem juga perlu melakukan koordinasi dengan BPK  dan BPKP guna suatu saat dalam pemeriksaan tidak menjadi suatu temuan. Namun dalam pendekatan jika dilakukan dan tidak membuai hasil maka ini menjadi catatan bagi pemerintah guna tidak terjadi lagi hal ini, karena banyak aset Pemkot yang terjadi pembiaran oleh Pemkot.

Baca Juga :  Cuaca buruk, DPRD minta Pemkot Kupang pantau Sembako

Dalam menjawab permintaan tersebut, Kabag Tatapem Debby Panie mengaku, bahwa  hal ini pihak akan segera melakukan pendekatan,guna bisa membicarakankanya.

“Sedangkan berkaitan dengan pengamanan aset yang masih kosong sesuai yang diminta Sekertaris Komisi A,maka dari tahun 2008 sampai 2013, pemerintah telah melakukan pengurusan sebanyak 17 sertifikat aset Pemkot beruapa tanah, sedangkan yang lain masih dilakukan verifikasi sesuai hasil koordinasi dengan kepala BPN kota,” katanya.

Sementara aset lain yang juga aset tanah yang diserahkan Pemerintah Kabupaten maupun Povinsi, tambah Debby, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak Pemrintah Kabupaten maupun Provinsi. Karena ada sedikit kendala berupa alasan hak, seperti ruang terbuka hijau. (nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button