Home / Sport / Evaluasi Perda Kota Kupang : Anggaran belum konsistensi

Evaluasi Perda Kota Kupang : Anggaran belum konsistensi

Bagikan Halaman ini

Share Button

4

Moral-politik.com : Alokasi anggaran yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD tahun anggaran 2014, belum menunjukkan konsistensi dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Demikian juga penentuan program dan kegiatan belum menunjukkan konsistensi. Untuk itu, Pemerintah Kota Kupang harus mengupayakan konsistensi dimaksud pada setiap tahapan perencanaan anggaran, nilai dari RKPD, KUA PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2014.

Demikian Keputusan Gubernur NTT Nomor: 900.901.KU.157.AL/2013 tanggal 30 Desember 2013 mengenai hasil evaluasi Ranperda Kota Kupang tentang APBD tahun anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Walikota Kupang tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2014.

Dalam keputusan tersebut disebutkan, penyusunan RKPD-KUA PPAS dan RAPBD perlu memperhatikan rujukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59/2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21/2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54/2010, terutama dalam menentukan program/kegiatan, sarana dan target.

Disarankan agar memperhatikan kembali keterkaitan antara program/kegiatan, sasaran dan target yang akan dicapai, karena sasaran dan target yang diukur akan menjadi output guna penyusunan RKA maupun DPA.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan program dan kegiatan antara pemerintah dan pemerintah daerah, pengalokasian APBD Kota Kupang dalam mendukung 11 prioritas pembangunan nasional dan tiga prioritas lainnya untuk belanja langsung maupun tidak langsung mencapai Rp 896.811.605.927 atau 100 persen terhadap anggaran belanja APBD tahun anggaran 2014, sementara 35,96 persen anggaran belanja daerah terkorelasi langsung kepada prioritas nasional di luar belanja pegawai pada belanja tidak langsung.

Baca Juga :  Cegah kelangkaan BBM, Pemkab Rote Ndao panggil APMS dan penyalur

Diuraikan, sinkronisasi kebijakan daerah dalam APBD dengan prioritas nasional baik belanja tidak langsung dalam APBD tahun anggaran 2014 yang terbagi dalam prioritas reformasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu penuh integritas, akuntabel dan taat kepada hukum yang berwibawa sebesar Rp 164.289.219.287 atau 18,32 persen dari total anggaran belanja dalam APBD tahun anggaran 2014.

Prioritas peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan dan efisiensi menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat sebesar Rp 378.942.066.500 atau 42,25 persen dari total anggaran belanja dalam APBD tahun anggaran 2014. Prioritas penitikberatan pembangunan kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan sebesar Rp 80.295.193.272 atau 8,95 persen dari total anggaran belanja dalam APBD tahun anggaran 2014. (nyongky)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button