Home / Kaukus / Ini dia kaukus harga putusan pilkada oleh Akil

Ini dia kaukus harga putusan pilkada oleh Akil

Bagikan Halaman ini

Share Button

26

 ilustrasi

 

 

 

Moral-politik.com : Jika keterangan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) benar-benar sebuah kenyataan maka apa jadinya lembaga Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini?

Coba dibayangkan, ada tawar menawar jasa ketok palu pada sidang MK, mulai dari Rp 2 Miliar hingga Rp 5 Miliar.

Kendati demikian keterangan itu dibantah oleh kuasa hukum Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Tamsil Sjoekoer, soal memasang tarif hingga Rp 5 miliar untuk putusan sengketa pemilu kepala daerah (pilkada) di MK. Menurut Tamsil, keterangan politisi Partai Golkar Chairun Nisa di persidangan tidak bisa menjadi bukti.

“Kita konfirmasi Pak Akil, tidak benar. Ini kan baru keterangan Nisa di sidang,” kata Tamsil saat dihubungi, Jumat (24/1/2014), tulis Kompas.com.

Tamsil menjelaskan, Nisa bukan sebagai pihak yang melihat langsung soal adanya pemberian uang untuk putusan sengketa pilkada. Tarif tersebut hanya diketahui Nisa dari rumor yang beredar.

“Dia hanya mendengar. Kalau kita bicara hukum tidak bisa dijadikan alat bukti karena baru mendengar saja,” terang Tamsil.

Menurut Tamsil, KPK harus memvalidasi keterangan Nisa. “KPK harus memvalidasi keterangan Nisa, siapa yang mengatakannya kepada dia,” lanjutnya.

Untuk diketahui, sebelumnya, saat Nisa bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, terungkap bahwa Akil telah mematok harga untuk putusan sengketa pilkada. Hal itu terungkap ketika Nisa menjelaskan soal pengurusan sengketa Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Saat itu, sesuai permohonan Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih, Nisa mencoba menawar permintaan Akil agar kurang dari Rp 3 miliar.

Nisa sempat membandingkan dengan sengketa Pilkada Palangkaraya yang hanya Rp 2 miliar. Namun, Akil tetap menolak menurunkan harga. Sementara itu, dalam persidangan yang sama, Hambit menyebutkan bahwa Nisa pernah mengatakan untuk putusan sengketa Pilkada Barito Utara ialah Rp 4-5 miliar.

Baca Juga :  Foto berjudul 'Jembatan Persahabatan, Istana Tampaksiring' (4)

Hambit pun akhirnya menyetujui permintaan Akil sebesar Rp 3 miliar. “Ibu (Nisa) memperlihatkan SMS Akil, mana ada Rp 500 juta itu. Saya keberatan (Rp 3 miliar) karena saya kan menang (Pilkada Gunung Mas). Tapi, kata Bu Nisa memang harus begitu. Palangkaraya saja Rp 2 miliar. Barito Utara Rp 4 sampai 5 miliar,” terang Hambit.

Mengerikan sekali, seperti tawar-menawar kacang goreng di tepi jalan saja. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button