Home / Populer / Ini ketidak adilan ‘Jakarta’ terhadap provinsi lainnya

Ini ketidak adilan ‘Jakarta’ terhadap provinsi lainnya

Bagikan Halaman ini

Share Button

10

 

 

Moral-politik.com : Jakarta lagi-lagi bikin kebijakan timpang dan cenderung tendensius serta seolah-olah bencana hanya terjadi di DKI Jakarta.

Padahal pada saat bersamaan Provinsi Manado pun dilindas banjir, malah sudah tiga hari Ibu-ibu dan Nona-nona di sana belum sempat ganti CD.

Ketidak adilan itu jelas nyata dalam kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang menyiapkan dana penanggulangan bencana nasional sebesar Rp 100 miliar, lalu separuhnya dari dana tersebut dialokasikan khusus untuk DKI Jakarta.

“Dari BNPB kita siapkan Rp 50 miliar untuk DKI saja. Untuk skala nasional sebesar Rp 100 miliar,” ungkap Kepala BNPB Syamsul Maarif di Media Center Posko Nasional Penanggulangan Banjir, Lobi Gedung Dirjen Sumber Daya Air, Kemen PU, Jl Pattimura, Jakarta Selatan, Sabtu (18/1/2014), lansir Kompas.com.

Syamsul menyatakan, anggaran bencana selain untuk DKI, yaitu untuk 33 provinsi, adalah sebesar Rp 35 miliar. Di luar itu itu, ada dana cadangan.

“Tapi kita sudah ajukan lagi untuk kekurangan apabila diperlukan. Namun sementara masih cukup,” ujarnya.

BNPB mengalokasikan anggaran itu berdasarkan peta rawan bencana yang dimilikinya. DKI mendapat anggaran lebih besar lantaran karena wilayah ini rawan bencana. Apalagi DKI merupakan daerah padat penduduk.

“Anda lihat saja lah, DKI kan Ibu Kota Negara. Masa kita tidak pikirkan itu?” ucapnya retoris.

Namun demikian, dana ini hanya dikucurkan ketika Pemerintah Daerah setempat meminta. Dana ini sebenarnya sungguh bermanfaat jika APBD provinsi belum diketok pada Januari. Padahal bencana banjir biasanya terjadi pada Januari dan Februari.

“Jakarta memang tidak minta jika tidak meminta. Itu sangat bermanfaat bagi para Gubernur di semua provinsi. Karena biasanya, pada Januari APBD-nya belum diketok,” tuturnya.

Baca Juga :  DPRD Manggarai Timur setujui Rp 387 miliar, laporan Bupati Rp 331 miliar

Banjir sudah melanda sejumlah titik di Jakarta, penanggulangannya pun butuh biaya. Meski APBD 2014 belum disahkan, usaha penanggulangan banjir tidak akan terkendala biaya karena Pemprov DKI Jakarta akan menggunakan anggaran yang sama dengan tahun lalu.

“Kita pakai anggaran tahun lalu. Besarnya sama kayak tahun lalu. Jadi di UU kita, kalau APBD belom diketok, kita bisa pakai anggaran tahun lalu,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/1/2014).

Kita berharap Jakarta adil dan tidak menutup mata dengan bencana di NTT, Manado dan sejumlah provinsi lainnya, sebagai konsekwensi NKRI bukan negara bagian. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button