Home / Sport / Kabag Binsos Setda TTS kuatir jadi tumbal korupsi Bansos

Kabag Binsos Setda TTS kuatir jadi tumbal korupsi Bansos

Bagikan Halaman ini

Share Button

25

 

Moral-politik.com : Kepala Bagian (Kabag) Bina Sosial (Binsos) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Timor Tengah Selatan, Marthen Tafui menyatakan siap diperiksa pihak Kejaksaan Negeri Soe dalam kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten TTS.

Hal itu dikemukakan Marthen Tafui saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (21/1/2014).

“Saya tidak pikir bahwa persoalan dana bantuan sosial yang kini sedang dalam penyidikan kejaksaan negeri Soe, menjadikan saya sebagai tumbal, cuma sebagai warga negara yang baik saya siap untuk diperiksa oleh pihak yang berwajib,” katanya.

Menurut Tafui, proses pencairan dana bantuan baik diperuntukan bagi perorangan maupun kelompok dan lembaga masyarakat lainnya, berdasarkan permintaan melalui proposal yang ditujukan kepada bupati sebagai kepala daerah. Dan besaran dana untuk masing-masing permintaan sudah ditetapkan dalam DPA.

“Saya memang memerintahkanbendahara untuk mencairkan dana berdasarkan proposal yang masuk, namun nilai atau besaran dana sudah diatur dalam DPA yang kami dapat dari dinas PKAD,” terang Tafui.

Ketika ditanya tentang petunjuk teknis (Juknis) pengelolaan dana Bantuan Sosial tahun 2010, Marthen Tafui secara diplomasi menjelaskan, bahwa semua dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan sosial tahun anggaran 2010 sudah disita pihak kejaksaan. “Semua dokumen sudah diambil pihak kejaksaan sehingga saya sarankan agar teman-teman bisa langsung tanya ke kejaksaan saja,” katanya.

Lebih lanjut Tafui mengatakan, sebagai warga negara yang baik, dirinya sudah dimintai keterangan oleh penyidik kejaksaan, sehingga diminta untuk menunggu apa hasilnya dari pemeriksaan kasus tersebut apakah ada kerugian Negara ataukah tidak. ”Kita tunggu saja , apakah ada kerugian Negara atau tidak,” jelasnya.

Terlepas dari itu semua, kata dia, selaku Kepala Bagian Bina Sosial pada saat itu, dirinya sudah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, terutama mengenai pengelolaan dana bantuan sosial, pencairanya berdasarkan angka yang tertera dalam DPA.

Baca Juga :  Anita Yacoba Gah dipastikan tak terpilih lagi

“Saya memang perintahkan Bendahara untuk untuk cairkan uang, karena sudah termuat dalam DPA yang diperoleh dari dinas PKAD,”terangnya.

Sementara informasi yang beredar menyebutkan,  ada beberapa lembaga swadaya masyarakat dan  kelompok masyarakat maupun yayasan perguruan tinggi, menerima dana bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Kabupaten TTS, bahkan ada yang dua sampai tiga kali secara berturut-turut disetiap tahun anggaran. Pemberian dana bantuan yang secara terus menerus tersebut, berdasarkan MOU yang dibuat oleh salah satu yayasan perguruan tinggi yang berada di kota Soe dengan pemerintah daerah.

Hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya pasal 45 ayat(2) yang berbunyi “ Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Seperti diberitakan sebelumnya, penyidik kejaksaan negeri Soe dalam waktu dekat ini, akan memanggil para penerima dana bantuan sosial tahun anggaran 2010 untuk dicek, apakah ada kesesuaian antara besaran dana yang di terima dari Bendahara Umum Setda TTS dengan bukti kwitansi dan dokumen lainnya yang kini tengah diamankan penyidik. Selanjutnya penyidik berjanji akan mengagendakan pemanggilan terhadap Bupati, Wakil Bupati serta Sekretaris Daerah TTS untuk dimintai keterangan mengenai alur pemanfaatan dana bantuan sosial tersebut. (lima)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button