Home / Sport / Kadis Kesehatan TTU PHK 3 rekanannya

Kadis Kesehatan TTU PHK 3 rekanannya

Bagikan Halaman ini

Share Button

5

 
Moral-politik.com : Gara-gara belum tuntas pengerjaan fisik lapangan, tiga rekanan kontraktor pelaksana terkena pinalti. Sanksi tegas Kepala Dinas Kesehatan Timor Tengah Utara (TTU), NTT, berupa  surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk tiga rekanan sehingga tidak lagi melanjutkan aktifitas pengerjaan.

Rupanya para rekanan kontraktor diberi sanksi tegas sebab realisasi fisik kegiatannya belum mencapai 50%, sementara tanggal jatuh tempo sudah berakhir. Sejumlah rekanan yang diberi sanksi tegas yakni CV. Memori, item kegiatan pembangunan gedung Puskesmas Bijaepasu, CV Jaya Agung, item kegiatan pembangunan rumah dokter di Puskesmas Manamas dan CV. Sri Sultan, item kegiatan pembangunan rumah dokter di Puskesmas Mamsena.

Surat penegasan, tertanggal 31 Desember 2013, intinya menegaskan kepada ketiga rekanan kontraktor pelaksana untuk tidak lagi melakukan aktifitas dilapangan, sebab sesuai kontrak masa kerja sudah berakhir, selain itu buku tahun anggaran itu pun sudah ditutup, sehingga tidak untuk dimanipulasi hasil pengerjaan tersebut.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan TTU Lodofikus Sila kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (04/1).

Pihaknya menindak tegas terhadap sejumlah rekanan, sebab tanggal jatuh tempo sudah berakhir sementara pengerjaannya belum mencapai 50%. Sehingga pemenuhan perrmintaan pembayaran sesuai realisasi kemajuan fisik dilapangan.

Dikatakan, pihaknya tegas terhadap aturan sebab biasanya ada keinginan kontaraktor yang terkesan memaksa untuk memanipulasi prosesentase kemajuan fisik lapangan.

“Kalau mau ikut keinginan kontraktor kita bisa celaka. Banyak orang yang masuk bui gara-gara melawan aturan yang ada. Jadi kita bayar sesuai kontrak kerja dan kemajuan fisik dilapangan, sesuai rekomendasi hasil tim pemeriksa yang dituangkan dalam berita acara,” jelasnya.

Bahkan mantan Kepala Dinas Pertambangan Mineral dan Energi TTU mengaku, sebelum mengeluarkan surat PHK, ada sejumlah rekanan sempat mendatanginya sehingga bisa mengkatrol prosentase capaian fisik, tapi dirinya menolak, sebab apa yang dilakukan sangat bertolak belakang dengan mekanisme dan petunjuk aturan yang ada.

Baca Juga :  Jelang Pilkada, Kapolres Kupang Minta Masyarakat Jaga Kamtibmas

Dia juga menambahkan terkait kelanjutan proyek itu, pihaknya belum bisa memastikan rekanan yang ada bakal melanjutkan proyek yang ditinggalkan itu, sebab masih menunggu sidang pembahasan anggaran di DPRD TTU, sehingga bisa dilanjutkan tahun 2014. Apalagi rekanan yang bersangkutan diberi sanksi tegas karena tidak taat aturan dan tidak disiplin sehingga tentunya pihaknya harus mengacu pada petunjuk aturan nanti.

“Tentu kita lihat mekanisme dan petunjuk nanti lanjutan sisa pengerjaan bisa melalui tender bisa juga penunjukan langsung kepada rekanan yang mau kerja nanti. Tapi intinya aturan tentu kita harus tegakan sehingga pengerjaannya bisa tuntas,” cetusnya.

Cuma tahu, surat Pemutusan Hubungan Kerja yang ditujukan untuk tiga rekanan kontraktor, tembusannya untuk Bupati TTU, DPRD TTU, Bagian Keuangan, Bagian Inspektorat dan Bagian Pembangunan TTU. (lima)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button