Home / Populer / Kasus DAK Rp 47,5 M di TTU bakal ada tersangka baru?

Kasus DAK Rp 47,5 M di TTU bakal ada tersangka baru?

Bagikan Halaman ini

Share Button
dedie tri haryadi(2)
Moral-politik.com : Kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk tiga tahun anggaran 2008, 2010 dan 2011 di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada Dinas PPO TTU senilai Rp 47, 5 miliar, tidak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kefamenanu.
Kajari TTU Dedie Tri Haryadi kepada Moral-politik.com, Sabtu (4/1/2014) mengatakan, dalam kasus dugaan korupsi DAK terus dilakukan penyelidikan oleh penyidik, dan karenanya tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka baru.
Namun untuk sementara, kata dia, belum ada penambahan tersangka oleh penydik Kejari Kefamenanu yang mana sebelumnya telah menetapkan Kadis PPO Kabupaten TTU Vinsensius Saba sebagai tersangka.
Penetapan, lanjutnya, Kadis PPO Kabupaten TTU Vinsensius Saba merupakan awal atau pintu bagi Kejari Kefamenanu untuk melihat lebih jauh lagi, apakah masih ada oknum lain yang terlibat atau tidak.
Untuk itu, Kajari TTU menegaskan dirinya dan seluruh tim penyidik Kejari Kefamenanu akan bekerja secara profesional dan proporsional untuk mengungkap kasus dugaan korupsi DAK di Kabupaten TTU.
Dalam kasus itu, sebutnya, bukan saja Kadis PPO TTU Vinsensius Saba yang dijadikan tersangka, namun Edmundus Fallo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) turut ditetapkan sebagai tersangka.
Penetapan status tersangka, katanya,  dilakukan setelah pihaknya mendalami penyelidikan yang dimulai sejak awal Juni 2013 lalu, ditemukan adanya perbuatan melawan hukum karena terindikasi penyimpangan kerugian Negara. Dimana proses penganggarannya tidak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 jo, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)Nomor 13 Tahun 2006, saat itu Bupati TTU, Raymundus  Sau Fernandes melakukan pergeseran anggaran terhadap empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), salah satunya Dinas PPO TTU, apalagi pergeseran anggaran tersebut tidak didukung peraturan daerah, tapi justru melalui penerbitan Peraturan Bupati terkait penjabaran alokasi perubahan anggaran APBD 2011.
Pergeseran anggaran, lanjutnya,  ditandatangani Bupati tanggal 30 Desember 2011, saat itu realisasi pencairan anggarannya sudah dibayarkan sebelum adanya peraturan bupati (Perbup), sehingga dinilai ada indikasi penyimpangan karenapembayaran tanpa ada dasar hukum yang jelas. Selain itu ditemukan ada perubahan revisi Bupati TTU Nomor 170 Tahun 2011 tanggal 10 Maret 2011 terkait sasaran lokasi SD dan SMP penerima DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2008, 2010 dan 2011.
Untuk diketahui  total anggaran DAK untuk tiga tahun anggaran yakni tahun 2008, 2010 dan 2011 senilai Rp. 47.524.696.099,00 yang direalisasikan untuk membiayai sejumlah kegiatan pengadaan buku referensi dan buku panduan pendidikan, pengadaan alat peragadan peningkatan mutu untuk perpustakaan dan ruang kelas.
Selain penetapan status tersangka untuk Kadis PPO, Vinsen Saba selaku Kuasa Pengelola Anggaran, juga penetapan status tersangka untuk Edmundus Fallo, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengelolaan tiga tahun anggaran DAK. Dikatakan, pihaknya terus melakukan penyidikan dan tidak menutup kemungkinan ada tambahan tersangka susulan. (richo)
Baca Juga :  KPK OTT Anggota DPRD Banjarmasin, diduga Suap Raperda

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button