Home / Populer / Kemendikbud dinilai langgar Pasal 54 (2) UU No.14/2005

Kemendikbud dinilai langgar Pasal 54 (2) UU No.14/2005

Bagikan Halaman ini

Share Button

12

 

 

Jakarta, Moral-politik.com : Kemdikbud dinilai telah melalaikan tanggung jawab, bahkan telah melanggar
Pasal 54 ayat (2) UU No.14/2005, di mana Kemdikbud diamanahkan untuk memberikan subsidi tunjangan fungsional bagi dosen non PNS yang mengabdi di Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Demikian kata Ketua Komite Petisi Dosen Indonesia (KPDI) Oscarius Yudhi Ari Wijaya kepada Moral- politik.com melalui email, Selasa (21/1/2014).

Pada hari Selasa (22/01/2014), tegas dia, KPDI akan melayangkan surat kepada Mendikbud sehubungan dengan petisi yang dibuat. Surat ini berupa permintaan audiensi KPDI kepada Mendikbud.

“KPDI akan melayangkan surat resmi hari ini kepada Mendikbud, M. Nuh. Isi surat antara lain, permohonan audiensi kepada Mendikbud. Selain surat, KPDI juga melampirkan dokumen petisi yang telah ditandatangani sekitar 2111 dosen di seluruh Indonesia,” ungkap Sekretaris KPDI Muhammad Yunis.

“Bukan hanya kepada Kemdikbud, tetapi KPDI juga akan menyampaikan petisi ini kepada Presiden SBY dan Komisi X DPR-RI.” Lanjut Muhammad Yunis yang juga dosen di Universitas Andalas Padang.

Sebagaimana pernyataan KPDI terdahulu, masalah ini akan dibawa ke jalur hukum dengan mengajukan judicial review ke MA. Adapun yang akan judicial review yang akan diajukan ke MA adalah Perpres No. 88/2013,
pemotongan/penghentian tunjangan fungsional dan pemotongan/penghentian serdos bagi dosen yang sedang tugas belajar.

“Apabila nantinya tidak ada kesepakatan antara KPDI dengan Mendikbud, maka KPDI akan mengajukan judicial review ke MA. Kami telah mendiskusikan perihal ini kepada rekan-rekan dosen hukum. Kami yakin peluang sangat besar judicial review yang akan kami ajukan akan dikabulkan MA,” pungkas Muhammad Yunis. (fa)

Baca Juga :  Soal Situs Radikal, Ini Saran Kabaintelkam Polri

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button