Home / Populer / Keputusan MK bisa mendampak penolakan hasil Pemilu

Keputusan MK bisa mendampak penolakan hasil Pemilu

Bagikan Halaman ini

Share Button

Fuad Bachmid-(1)

 

 

Moral-politik.com : Rupanya banyak yang mengecam keputusan  Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemilu yang dilakukan serentak, baik Pileg dan Pilpres di 2019.

Kali ini Perhimpunan Simpul Aktivis Seluruh Indonesia (PERSIRA) melalui Sekertaris Jenderal (Sekjend) PERSIRA Fuad Bacmid kepada Moral-politik.com, Jumat sore (24/1/2014) mengatakan, keputusan  MK secara tidak langsung telah menciptakan blunder dan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini  kaitannya dengan dasar pelaksanaan Pileg/Pilpres 2014

“Bukan sebuah kemustahilan jika hasil Pileg/Pilpres 2014 nanti mendapat penolakan dari publik akibat produk UU yang lahir bukan dari aspek legal formilnya, akan tetapi terlebih pada pertimbangan soal teknis persiapan pemilu yang memaksakan MK menunda putusan itu, sehingga pertimbangan MK dianggap tidak substansial,” tutur Fuad.

Lebih lanjut Mantan Ketua Umum Lembaga Ilmu Sosial dan Ilmu Politik se-Indonesia (ILMISPI) itu mengatakan, putusan MK untuk menerima sebagian gugatan Effendi Gazali tentang pelaksanaan Pileg/Pilpes secara bersamaan pada Pemilu 2019 sangatlah kontradiktif dengan amar putusan MK yang tidak membatalkan UU Pilpres 2014 sebagai dasar pelaksanaan suksesi 5 tahunan itu. Pasalnya MK secara tidak langsung telah melakukan satu pengaburan persepsi tentang UU Pilpres, disatu sisi dasar diterimanya judicial review UU Pilpres 2014  dikarenakan pasal-pasal pada UU Pilpres 2014 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Fuad juga mengkritik  MK memberlakukan UU Pilpres hasil judicial review pada Pemilu 2019 dan masih memberlakukan UU Pilpres 2014 sebagai dasar pelaksanaan Pilpres 2014.

“Hal inilah membuat publik semakin bertanya-tanya tentang dasar konstitusional dari pelaksanaan Pilpres 2014 nanti,” terang dia.

Perhimpunan Simpul Aktivis Seluruh Indonesia (PERSIRA) menganggap MK sebagai ibu kandung konstitusi seharusnya menempatkan kepentingan UUD 45 sebagai pijakan berdemokrasi, bukan sebaliknya mengkesampingkan UUD 45, karena pasca putusan MK terhadap judicial review UU Pilpres yang kontraproduktif itu, maka sama halnya MK membiarkan publik melakukan tafsiran ganda terhadap produk sebuah UU.

Baca Juga :  Hari terjun ke politik karena prihatin dengan ekonomi rakyat

“Kami  sangat kecewa atas putusan MK yang tidak bisa memberikan satu kepastian hukum terhadap implementasi produk sebuah UU yang menjadi roh dalam pelaksanaan proses berdemokrasi,” jelas Fuad. (Satria)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button