Home / DPRD Kota Kupang / Komisi A keluarkan 7 poin rekomendasi

Komisi A keluarkan 7 poin rekomendasi

Bagikan Halaman ini

Share Button

23

 

Moral-politik.com : Hasil rapat kerja antara Komisi A DPRD Kota Kupang bersama mitra kerja, sepakat mengeluarkan tujuh poin penting melalui rekomendasi guna dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota.

Tujuh poin penting yang dikeluarkan Komisi A DPRD melalui rekomondasi ini, saat melakukan rapat kerja bersama Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Kupang, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat Maulafa, Lurah Oepura dengan agenda membahas permasalahan tanah di Pasar Oepura, penertiban baliho, spanduk.

Sekertaris Komisi A DPRD, Adrianus Talli kepada Moral-politik.com, Jumat (24/01/2014) mengatakan, berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam rapat kerja, maka Komisi A DPRD Kota Kupang memberikan rekomendasi diantaranya, Pemkot harus berkoordinasi dengan membangun komunikasi kembali dengan Keluarga Foenay demi mendiskusikan kembali persoalan dan keberadaan tanah Pasar Oepura tersebut.

Selain itu, lanjut Adrianus, Pemkot dapat mencari dan mengumpulkan data-data administrasi dan dokumen pendukung yang berhubungan dengan tanah Pasar Oepura. Pemkot juga harus segera menghentikan segala aktivitas di atas tanah tersebut, tidak mengeluarkan dan menerbitkan ijin apapun yang berkaitan dengan tanah tersebut sebelum ada kejelasan terhadap status tanah tersebut. Selama tanah itu masih terdaftar dalam aset tanah Pemerintah Kota Kupang.

“Hal lain yang juga tercatat dalam rekomendasi tersebut, kami dari komisi A DPRD Kota Kupang juga meminta Pemkot berkoordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penyelesaian persoalan tanah tersebut, dan juga Pemkot secara serius memperhatikan dan mengupayakan segala data, dokumen, dan administrasi pendukung serta segera menyelesaikan guna memperjelas status aset tanah Pemerintah Kota Kupang lainnya yang saat ini belum memiliki dokumen sebagai bukti hak atas aset tanah dimaksud,” katanya.

Sementara berkaitan rekomendasi untuk Sat Pol PP, kata Adrianus, Komisi A DPRD Kota Kupang mendukung secara penuh upaya penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang terhadap segala aktivitas pemasangan baliho, pamflet dan media reklame/promosi yang dipasang pada pohon-pohon yang berada di seluruh wilayah Kota Kupang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa terasa terganggu dengan segala bentuk intervensi dari pihak manapun.

Baca Juga :  Niko Frans : Saya setuju Walikota Kupang pengadaan Fortuner

Berkaitan rekomondasi ini, anggota Komisi A DPRD, Mocthar Latif Koso mengatakan, melalui rekomendasi sangat perlu ditindaklanjuti pemerintah, karena tanah Pasar Oepura telah terdaftar dalam aset tanah Pemerintah Kota Kupang berdasarkan penyerahan aset dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Pemerintah  Kota Kupang. (nyongki)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button