Home / Kaukus / Mahfud MD mengisyaratkan MK Kabulkan Pemilu-Pilpres Serentak

Mahfud MD mengisyaratkan MK Kabulkan Pemilu-Pilpres Serentak

Bagikan Halaman ini

Share Button

43

 

 

Moral-politik.com : Hukum Indonesia itu tidak statis. Hukum Indonesia selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman, atau situasi dan kondisi masyarakatnya.

Karena tidak statis maka masyarakat diberikan kewenangan untuk judicial reviw atas Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam gugatannya, calon presiden Partai Bulan Bintang itu meminta agar Pemilu Legislatif dan Pilpres-Pilwapres dilaksanakan serentak.

Tercatat bahwa Mahkamah Konstitusi  (MK) pernah menyatakan empat kali bahwa urusan Presidential Threshold ataupun Pemilu serentak diserahkan kepada pembuat undang-undang. Karena Undang-undang Dasar menyatakan ketentuan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden diatur oleh undang-undang.

“Undang-undang sudah mengatur seperti itu, ya sudah. Menurut MK, itu terserah karena UUD menyatakan terserah,” kata Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Universitas Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu 22 Januari 2014.

Namun demikian, lansir Viva.co.id, lanjut Mahfud, MK bisa saja mengabulkan gugatan atas Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Syaratnya, memang ada kondisi-kondisi baru yang menyebabkan pelaksanaan Pemilu tidak serentak dianggap bertentangan dengan UUD.

“MK bisa saja mengubah pendirian,” ujarnya.

Meskipun demikian, untuk saat ini, Mahfud mengaku tidak tahu apakah ada kondisi baru yang memungkinkan MK mengabulkan Pemilu serentak. Sebab, pertama, dia tidak membaca gugatan dari Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra dan aktivis Effendy Ghazali. Kedua, dia tidak ikut lagi dalam diskusi-diskusi di tingkat hakim MK.

“Sehingga saya sama dengan Anda, menunggu produknya saja, besok mau diputus seperti apa,” ujarnya.

Terkait dengan independensi Ketua MK Hamdan Zoelva yang merupakan mantan politisi PBB, Mahfud tak bisa memberikan penilaian. Alasannya, dia sekarang bukan lagi hakim di lembaga tersebut.

Baca Juga :  PAN mengapresiasi Jokowi serius bangun Jakarta

“Nggak tahu saya. Nanti Anda nilai sendiri. Pak Hamdan lebih tahu bagaimana menjaga independensi. Saya tidak dalam kapasitas menjawab,” katanya.

Yang pasti, kata Mahfud, apa pun keputusan MK akan menjadi produk hukum yang wajib dipatuhi semua pihak.

Kita nantikan jalannya sidang, sebab ini pelajaran hukum yang sangat berharga. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button