Home / Sport / Mantan Sekda Rote Ndao diperiksa Kejari Ba’a

Mantan Sekda Rote Ndao diperiksa Kejari Ba’a

Bagikan Halaman ini

Share Button

Iqbal

 

Moral-politik.com : Orianus Orageru mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rote Ndao, diperiksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Ba’a Kabupaten Rote dalam kasus dugaan korupsi tanah hibah yang terletak di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Rote Ndao di Desa Sanggoen Kecamatan Lobalain.

Pemeriksaan terhadap mantan Sekda Kabupaten Rote Ndao itu, dilakukan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kupang, Kamis (30/1/2014) oleh Kasi Intel Kejari Ba.a, D. Iqbal.

Pemeriksaan itu dilakukan sejak pukul 11.00 hingga 17.00 Wita. Mantan Sekda Kabupaten Rote Ndao diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu yang mana saat itu dirinya menjabat sebagai Sekda Kabupaten Rote Ndao tahun 2007 lalu.

Orageru ketika diperiksa Kasi Intel Kejari Ba’a, D. IQbal tanpa didampingi siapapun, karena masih sebatas sebagai saksi. Pemeriksaan yang dilakukan Kejari Ba’a masih dalam proses penyelidikan oleh Kejari Ba’a.

Kasi Intel Kejari Ba’a, D. Iqbal kepada Moral-politik.com mengatakan, dalam kasus itu siapapun yang akan dijadikan tersangka akan dikenakan pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Selain itu, para tersangka juga bisa dikenakan pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dia menjelaskan, karena penyalagunaan kekuasaan dan wewenang dengan memperkaya diri sendiri, orang lain ataus uatu korporasi sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara.

Baca Juga :  Manipulasi surat suara sebelum pileg dikenai sanksi pidana

“Perbuatan yang secara sah melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” jelasnya.

Ketika ditanya bahwa mengenai hibah tanah yang tertuang dalam Perda itu, Iqbal menjelaskan, bahwa memang benar ada aturan tentang itu yang mana tanah negara hanya dihibahkan untuk kepentingan umum seperti pembangunan sekolah, LSM, Gereja atau yang berkaitan dengan kepentingan umum lainnya.

Namun ini, tegasnya, tanah hibah tersebut dihibahkan untuk menjadi milik sendiri dan telah dibuatkan sertifikat atas nama yang mendapatkan tanah tersebut. Hal itu yang telah meyalahi aturan yang ada. (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button