Home / Populer / Marzuki Ali menuding Kader Demokrat Perampok

Marzuki Ali menuding Kader Demokrat Perampok

Bagikan Halaman ini

Share Button

20

 

 

 

Moral-politik.com : Apakah penetapan Anas sebagai tersangka lalu ditahan oleh KPK, berarti persoalan yang melingkari kader Partai Demokrat telah berakhir?

Jangan sampai dengan penahanan Anas kemudian memasuki masa persidangan bakal melahirkan persoalan baru yang justru semakin mempuat demokrat makin tersudutkan.

Anas bakal bernyanyi itu sudah pasti, sama seperti kader Demokrat lainnya yang terus bernyanyi ketika telah berada dalam tahanan KPK.

Itu berarti, peristiwa penahanan Anas belum menyelesaikan secara tuntas persoalan Demokrat, dan itu akan terus bergulir dalam situasi Pileg, lalu ke Capres/Cawapres.

Menyadari akan realita itu, Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demorat Marzuki Alie mengeluhkan kondisi partainya saat ini. Ia merasa Partai Demokrat mendapatkan banyak serangan akibat ulah dari kadernya sendiri.

“Saya sebagai bagian dari pendiri dan pejuang yang membesarkan partai. Hancur semua karena perampok,” ujar Marzuki Gedung DPR, Jakarta, Jumat 10 Januari 2014. Namun tidak disebutkan siapa “perampok” yang dimaksud, lansir Viva.co.id.

Soal pemanggilan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum oleh KPK hari ini, ia enggan berkomentar. “Urusan Anas bukan urusan Marzuki Alie,” kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu.

Dia justru menyesalkan, tindakan personal kader telah mengganggu kinerja partai. Marzuki meminta agar masalah personal kader dan juga mantan kader tidak dikaitkan dengan partai.

“Urusan hukum ya hukum. Jangan dikaitkan dengan Demokrat,” ujarnya.

Berikut beberapa kasus korupsi yang menjerat kader Demokrat:

1. Agusrin Najamudin, Gubernur Bengkulu. Agusrin adalah kader Demokrat yang terlibat kasus korupsi penyaluran dan penggunaan dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan PBB/BPHTB di provinsi Bengkulu yang merugikan negara hingga Rp21,3 miliar.

Baca Juga :  Diduga bangkai di Kejari Kefamenanu sebagai "guna-guna"

2. Sukawi Sutarip, Walikota Semarang yang berasal dari Partai Demokrat ini terlibat dugaan penyimpangan APBD 2004 di Semarang, pos dana komunikasi senilai Rp5 miliar.

3. Djufri, mantan Walikota Bukit Tinggi yang juga mantan anggota DPR dari Fraksi Demokrat terjerat kasus pengadaan tanah untuk pembangunan kantor DPRD dan pool kendaraan sub dinas kebersihan serta pertamanan Kota Bukit Tinggi

4. Andrias Palino Popang, Wakil Bupati Tanah Toraja terlibat kasus korupsi anggaran pendapatan dan belanja Tanah Toraja 2003-2004 senilai Rp1,9 miliar.

5. Satono, Bupati Lampung Timur terlilit kasus dugaan penyimpangan dana anggaran pendapatan dan belanja daerah periode 2005-2008.

6. As’ad Syam, anggota DPR periode 2009-2014 tersangkut perkara korupsi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Sungai Bahar senilai Rp4,5 miliar saat menjabat Bupati Muaro Jambi. Ia divonis empat tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider enam bulan kurungan.

7. Yusran Aspar, anggota DPR periode 2009-2014 Dapil Kalimantan Timur terjerat korupsi biaya pembebasan tanah kompleks perumahan PNS senilai Rp6,3 miliar saat menjabat Bupati Panajam Pser Utara, Kaltim.

8. Sarjan Tahir, anggota DPR periode 2004-2009, terlibat suap alih fungsi hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-api. Dia divonis 4,5 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor.

9. Ismunarso, Bupati Sitobondo, Jawa Timur, periode 2005-2010. Ia tersandung korupsi APBD Kabupaten Situbondo 2005-2007 senilai Rp43 miliar. Dia divonis sembilan tahun penjara.

10. Yusak Yaluwo, Bupati Boven Digoel, Papua. Ia terjerat korupsi APBD 2005-2008 dan pengadaan tangker LCT 180 Wambon. Dia divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Pengadilan Tipikor.

11. Amrun Daulay, anggota DPR periode 2009-2014 Dapil Sumut II. Ia menjadi tersangka dugaan korupsi dalam pengadaan mesin jahit dan sapi impor senilai Rp25 miliar saat menjabat Dirjen Bantuan Jaminan Sosial dan Departemen Sosial. Dia divonis satu tahun lima bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Baca Juga :  Fuad Bawazier Permasalakan Paket Kebijakan Jokowi

12. Nazaruddin, anggota DPR periode 2009-2014 Dapil Jatim IV sekaligus mantan Bendahara Partai Demokrat terjerat kasus suap pembangunan Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan. Dia divonis empat tahun 10 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Jakarta. Nazaruddin selaku anggota Komisi Hukum DPR disebut secara sadar menerima hadiah lima lembar cek senilai Rp4,6 miliar dari PT Duta Graha Indah.

13. Angelina Sondakh, mantan anggota Badan Anggaran Komisi X DPR terjerat korupsi pembangunan Wisma Atlet serta di Kementerian Pendidikan. Dia divonis 4,5 tahun oleh pengadilan Tipikor. Namun, di tingkat kasasi Mahkamah Agung memperberat hukuman menjadi 12 tahun penjara.

13. Andi Mallarangeng, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga terjerat kasus proyek Hambalang. Saat ini statusnya sebagai tersangka.

14. Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat terjerat kasus proyek Hambalang. Saat ini statusnya sebagai tersangka.

Siapa nomor urut 15 dan seterusnya? Terserah Anas…. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button