Home / Populer / Menanti penetapan banjir Jakarta sebagai Bencana Nasional

Menanti penetapan banjir Jakarta sebagai Bencana Nasional

Bagikan Halaman ini

Share Button

56

 

 

 

Moral-politik.com : Banjir ekspor terus melanda Ibukota Jakarta. Sangat disayangkan semua mata diam membisu, melepas tanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).

Sesungguhnya jika melihat Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal-hal menyangkut lintas kabupaten adalah kompetensi provinsi, sedangkan lintas provinsi menjadi kewenangan pusat.

Jadi, jika pusat sadar akan hal tersebut tak mungkin “berdiam diri”, dan seolah-olah menempatkan posisi Jokowi sebagai seorang presiden, yang dengan kewenangannya tinggal memerintah sejumlah menteri terkait dengan banjir.

Dalam kegamangan, Jokowi laksana seorang anak manis Indonesia yang siap memikul salib penderitaan itu, hanya karena terpanggil urusan kemanusiaan—soal Tupoksi, Jokowi sangat tahu bahwa lintas provinsi adalah kewenangan pusat.

Lalu, dengan intensitas bencana yang berskala besar, telah jatuh korban nyawa puluhan orang, korban harta benda telah triliunan rupiah, apakah masih belum layak juga ditetapkan sebagai Bencana Nasional, sehingga menjadi kompetensi pusat?

Ada tiga kemungkinan kesalahan besar yang perlu direfleksikan. Pertama, mungkin saja Jokowi belum membeberkan detail permasalahan banjir kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai atasan langsung, dalam kapasitas Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Kedua, Jokowi belum melaporkan kepada Ketua DPRD DKI Jakarta dan DPR RI agar dibahas dalam sidang, kemudian merekomendasikan kepada Presiden SBY agar berkenan menetapkan bencana banjir Jakarta sebagai Bencana Nasional;

Ketiga, tahun politik, pemilu legislatif semakin dekat, sebagai penyebab satu sama lain saling menatap dari arah kejauhan, dan itu dapat dijadikan senjata kampanye.

Berpijak pada tiga alternatif tersebut, solusinya adalah bangun komunikasi secara hierarkhi, kesampingkan perbedaan-perbedaan ideologi kepartaian, utamakan keselamatan masyarakat Indonesia yang ada di Jakarta, terutama generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa.

Baca Juga :  3 lembaga ini berkoordinasi untuk Usut Anggaran Siluman Pemprov DKI

Banjir terus-menerus telah bikin banyak anak tidak bisa kesekolah, tidak bisa belajar dengan baik, kesehatan mereka terganggu, dan beban stres makin menggumpal. Pancasila dan UUD 1945 mengamanatkan, semuanya itu diurus oleh negara.

Hanya dengan kemauan baik menyingsikan ego-ego, semua komponen bangsa dan negara akan turun ke lapangan, “banjir pasti berlalu”.

 

Penulis : Vincentcius Jeskial Boekan

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button