Home / Populer / Menjawab permintaan KPK, Kejati NTT bentuk Tim Baru usut Kasus PLS

Menjawab permintaan KPK, Kejati NTT bentuk Tim Baru usut Kasus PLS

Bagikan Halaman ini

Share Button

sinaga1

Moral-politik.com : Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT membentuk tim penyidik baru untuk menangani kasus dugaan korupsi dana program Keaksaraan Fungsional (KF) Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas PPO NTT TA 2007 senilai Rp 77 miliar.

Tim penyidik yang baru dibentuk oleh Kajati NTT Mangihut Sinaga diberikan kesempatan selama dua bulan untuk melakukan penyidikan baru untuk dilaporkan perkembangannya ke Kajati NTT Mangihut Sinaga.

Kajati NTT Mangihut Sinaga yang ditemui Moral-politik.com, Kamis (16/1/2014) di Rujab Kajati NTT, mengatakan dalam rapat yang dipimpin dirinya sendiri bersama petinggi Kejati NTT menyepakati untuk pembentukan tim penyidik baru untuk menangani kasus PLS.

Pembentukan tim penyidik baru, kata dia, dilakukan karena anggota tim penyidik yang lama termasuk ketua tim Dian Fris Nalle telah beralih tugas keluar NTT. Dirincikan, anggota tim penyidik baru kasus PLS berjumlah 6 orang dengan ketua timnya Asisten Pembinaan Kejati NTT Agus Budi Santoso.

Tim penyidik baru, katanya, diberikan kesempatan selama dua bulan bekerja baru melaporkan tentang perkembangan penyidikan.

Informasi yang berhasil dihimpun dari sumber di Kejati NTT menyebutkan selain pembentukan tim penyidik baru untuk menangani kasus PLS dalam rapat juga dibahas tentang progres yang dicapai oleh tim penyidik lama saat melakukan penyidikan.

Kepada tim baru juga diminta untuk bekerja menuntaskan penyidikan kasus PLS yang sudah berulang tahun karena sudah dilakukan supervisi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga mendukung sepenuhnya penyidikan kasus PLS.

Untuk diketahui penanganan kasus dana program PLS awalnya ditangani oleh Kejari Kupang dengan fokus pemeriksaan pada program Keaksaraan Fungsional (KF) Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas PPO NTT, namun penyidikan sempat dihentikan karena kurang bukti namun setelah ada tekanan politik kasus ini dibuka kembali yang mana penyidikan tidak hanya pada program keaksaraan fungsional tapi melebar ke program paket A, B, dan C.

Baca Juga :  Istana Minta Ahok Waspada, Reklamasi Kewenangan Pemerintah Pusat

Mengingat dana program dialokasikan ke sejumlah kabupaten/kota maka penyidikan kasus PLS diambil alih oleh Kejati NTT dibawa supervisi KPK.

Saat ketua tim penyidik dipegang oleh KTU Kejati NTT Dian Fris Nalle telah dilakukan serangkain pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari kelompok penerima program.

Pemeriksaan intens terhadap sejumlah saksi dilakukan sejak September 2013 namun terhenti setelah ketua tim penyidik Dian Fris Nalle dimutasikan menjadi Kejari Waemena, Papua. (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button