Home / Populer / Mikael Feka : Tak ada peran DPRD terkait ‘traficcing’

Mikael Feka : Tak ada peran DPRD terkait ‘traficcing’

Bagikan Halaman ini

Share Button

6

 

 
Moral-politik.com : Mikael Feka, salah satu pengamat hukum pada Universitas Katholik Widya Mandiri Kupang kembali mengkritisi peran aktif anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik kota maupun provinsi.

Mikael yang menghubungi Moral-politik.com, Sabtu (11/1/2014) mengatakan, sampai saat ini dirinya belum melihat peran aktif dari anggota DPRD baik Kota/Kabupaten/Provinsi dalam memerangi kasus traficcing di NTT.

“Sampai saat ini saya belum melihat peran aktif dari anggota DPRD Kota/Kabupaten/Provinsi dalam kasus traficcing yang terjadi di NTT, “ katanya.

Dari waktu ke waktu, kata dia,  kasus traficcing semakin menajadi-jadi di NTT. Tak bisa dipungkiri ratusan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diberangkatkan secara ilegal oleh berbagai instansi yang tidak jelas statusnya.

feka

mikael feka

Menurutnya yang lebih parah lagi, para TKW dan TKI dipalsukan identitas oleh instansi yang tak bertanggung jawab atas hidup orang lain. Yang ada di benak mereka adalah mendapatkan duit ketimbang nilai kemanusiaan.

Untuk itu, lanjutnya, tak heran banyak TKW dan TKI ilegal menjadi korban pembunuhan dan kekerasan, baik dalam rumah tangga dan kekerasan seksual. Hal ini membuat putra/putri Nusa Tenggara Timur (NTT) semakin tak dipandang di daerah penerima TKW dan TKI ilegal.

Dirinya meminta, katanya,  kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik yang ada di Kota/Kabupaten dan Provinsi untuk mampu mengurangi kasus traficcing dengan melahirkan satu Peraturan Daerah yang melindungi TKW/TKI.  (richo)

Baca Juga :  Agar Hacker Indonesia tetap pegang hacking ethics

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button