Home / Kaukus / MPR : MK paksakan pemilu inkonstitusional di 2014

MPR : MK paksakan pemilu inkonstitusional di 2014

Bagikan Halaman ini

Share Button

15

 

 

Moral-politik.com : Jika para politisi menyatakan ketidak puasannya terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan judicial review yang dilayangkan oleh Yuzriel Isha Mahendr dan pakar komunikasi Effendi Gazali, apalagi pakar hukum.

Secara gamblang dapat dikatakan bahwa keputusan MK tersebut “banci”, sebab hukum tak mengenal prinsip win-win solution (sama-sama menang). Salah putuskan salah, benar pun putuskan benar.

Salah satu politisi yang bisa dianggap merupakan representase dari kelompoknya, apalagi kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat Hajriyanto Y Thohari.

Hajriyanto dengan tegasnya mempertanyakan keputusan MK yang mengabulkan pelaksanaan pemilu serentak pada tahun 2019. Menurut Hajriyanto, keputusan itu sangat janggal lantaran baru dilaksanakan pada pemilu mendatang.

“Keputusan MK jadi banci. Padahal, jawaban MK harus tegas kalau menyalahi konstitusi ya go ahead langsung diterapkan saat itu juga,” ujar Hajriyanto di sela-sela acara Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP) Partai Golkar, Kamis (23/1/2014), lansir Kompas.com.

Hajriyanto menyoroti keputusan MK yang menyatakan sejumlah pasal dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai inkonstitusional. Namun, MK justru memaksa partai politik untuk menjalankan aturan pada tahun 2019.

“Kenapa kami dipaksa untuk melakukan pemilu yang tidak konstitusional di 2014? Keputusan MK sangat aneh karena kami disuruh melakukan pemilu yang inkonstitusional di 2014,” ujar Hajriyanto.

Keputusan MK itu, lanjutnya, semakin aneh lantaran MK sebenarnya hanya memiliki wewenang dalam menyatakan sebuah undang-undang konstitusional atau tidak. MK, sebut Hajriyanto, tidak berhak mengeluarkan regulasi.

“Apa lagi MK menetapkan penjadwalan,” ucap politisi Partai Golkar itu.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan akademisi Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat Untuk Pemilu Serentak. Putusan itu berlaku pada Pilpres 2019.

Baca Juga :  Sudjadnan minta KPK periksa Megawati...

“Mengabulkan permohonan pemohon,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (23/1/2014).

Pasal yang diajukan, yakni Pasal (3) ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 112. Dengan dikabulkannya gugatan ini, penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden 2019 dan seterusnya akan digelar serentak, sehingga tak ada presidential threshold untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Pileg dan Pilpres 2014 tetap dilaksanakan terpisah. Mahkamah berpendapat, putusan ini tidak dapat diterapkan untuk 2014 karena pemilu yang sudah terjadwal.

Dengan keputusan MK ini, apakah bisa dijadikan sebagai preseden dalam konteks mencari kebenaran hukum melalui prinsip win-win solution?

Ini jelas merupakan keanehan lain dari MK, sebelumnya melakukan praktik korupsi, kini praktik berdalih untuk sesuatu kepentingan, tapi apakah layak dikatakan sebagai “kolusi politik”? (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button