Home / Populer / “PDIP raih 9% kursi DPR”, Jokowi Capres PDIP (2)

“PDIP raih 9% kursi DPR”, Jokowi Capres PDIP (2)

Bagikan Halaman ini

Share Button

12

Moral-politik.com : Palu godam telah membelah meja Rakornas-III PDIP. Suka atau tak suka kedua alternatif yang dibacakan Tjahjo adalah sebagai penyambung lidah Megawati, sebagai sosok yang dimandatkan dalam Rakor PDIP sebelumnya.

Keberanian moral Megawati menepis aspirasi masyarakat agar Jokowi Capres PDIP dan ditetapkan sebelum Pileg, bukan sembarang keputusan. Hitam-putihnya telah dikaji secermat mungkin.

Selain Jokowi dipandang belum terlalu senior dalam dunia politik, ada PR berat di Jakarta yang harus diselesaikan yaitu Banjir, yang hingga detik ini masih menggenangi puluhan kelurahan; tentu juga dengan persoalan macet—kendati itu terasa belum terlalu adil, sebab Jokowi baru setahun pimpin Jakarta. Setidaknya butuh waktu 3 tahun untuk menyelesaikan  persoalan itu, melalui kerjasama lintas provinsi yang sesungguhnya juga bukan menjadi kewenangan Jokowi, tetapi pusat; itu ditegaskan jelas dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Paska keputusan, tampaknya para pendukung Jokowi tak sanggup memprotes banyak. Sebab keputusan Megawati telah mengakomendir juga aspirasi mereka.

Memang banyak penggila Jokowi kecewa berat. Relawan Jokowi Capres telah terbentuk di semua provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan telah sampai di Hong Kong dan sejumlah negara lainnya. Mereka telah empat bulan bekerja tanpa pendanaan oleh Jokowi; kenal langsung juga tidak. Semua beranjak dari mimpi : Hanya Jokowi yang bisa merubah Indonesia.

Sempat muncul status di grup Facebook dukung Jokowi : Pertama, mempersalahkan Megawati karena tidak langsung memutuskan Jokowi Capres; kedua, para relawan mengumbar tekad perjuangan agar PDIP tidak raih kursi DPR hingga 20%, atau 25% suara pendukung, sehingga Megawati mundur dan menetapkan Jokowi Capres; berkoalisi dengan partai lain untuk peroleh Cawapresnya.

Agaknya terlalu naïf juga jika memersalahkan Megawati dalam berhitung politik. Sebab Megawati punya sel-sel hingga ke tingkat kelurahan/desa. Laporan-laporan yang disampaikan kepadanya melalui Ketua PDIP Kabupaten/Kota, lalu ke Ketua PDIP Provinsi merupakan acuan memutuskan—tentu telah dikaji oleh para cerdik pandai yang tergabung dalam sebuah lembaga pengkajian.

Baca Juga :  ARB Nyapres diputuskan forum Rapimnas

Keberanian moral lain dari Megawati adalah kadernya belum seperti kader Demokrat dan Golkar, yang disoroti habis-habisan terkait dugaan dan kasus korupsi—kendati data menunjukkan, terbanyak terlibat kasus korupsi di negeri Nusantara ini adalah PDIP, lalu disusul Golkar dan Demokrat—tapi—nilai nominal terbesar dugaan korupsi itu diungguli oleh Demokrat; setidaknya yang telah terungkap.

Jadi, hipotesa dari keputusan Megawati adalah insting politiknya bahwa dirinya yang membesarkan si A, B, C, dan sisa yang berikutnya. Karena itu dengarkanlah aku… (bersambung)

 

Penulis : Vincentcius Jeskial Boekan

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button