Home / Populer / Pemerintah tak serius perhatikan kesejahteraan dosen

Pemerintah tak serius perhatikan kesejahteraan dosen

Bagikan Halaman ini

Share Button

15

Moral-politik.com :  Kebijakan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 tahun 2013 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), dinilai sangat diskriminatif. Bunyi pasal 3 ayat (1) poin (f) dijelaskan bahwa Guru dan Dosen dikecualikan untuk mendapatkan tunjangan kinerja.

Pemerintah dianggap tidak serius memikirkan kesejahteraan dosen. Tanggung-jawab yang besar karena harus melakukan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kualifikasi akademik minimal S2, tidak menjadi acuan yang
sepadan dalam penentuan hak-hak dosen. Ironisnya, hak-hak yang diperoleh PNS di luar Kemendikbud jauh lebih besar.

Diskriminasi ini memicu ribuan Dosen Indonesia menggalang Petisi yang mendesak pemerintah untuk merevisi Perpres 88/2013 yang dianggap tidak adil. Berbagai perhimpunan profesi dosen di Indonesia seperti, Forum
Akademisi Informasi dan Teknologi (FAIT), Grup Dosen Indonesia (GDI), Forum Dosen Indonesia (FDI) dan Forum Asosiasi Dosen (FAD) mendukung langkah penggalangan petisi.

“Kami menolak Perpres No. 88/2013 karena telah mendiskriminasi dosen untuk tidak mendapatkan haknya. Pemerintah harus merevisi perpres tersebut,” ujar Abdul Hamid, penggagas petisi yang juga Dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.

Masih lanjut Abdul Hamid, “Kami telah menggalang Petisi sebagai reaksi atas ketidakadilan terhadap profesi Dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja, padahal tunjangan kinerja seharusnya otomatis melekat pada status PNS.” (HS)

Baca Juga :  Masak sih MK tak bisa tinjau ulang putusan pilkada?

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button