Home / Populer / Pemilu serentak 2019 beraroma ‘Judicial Corruption’, Ketua MK : Tidak ada yang salah

Pemilu serentak 2019 beraroma ‘Judicial Corruption’, Ketua MK : Tidak ada yang salah

Bagikan Halaman ini

Share Button

4

 

 

Moral-politik.com : Sejumlah pakar hukum yang lebih senior dan kualitas pemahaman hukumya di atas Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelvatidak menerima hasil keputusan MK bahwa pemilu serentak di 2018.

Bahkan disinyalir roma judicial corruption tercium di balik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilu serentak 2019 tersebut. Namun Ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan tak ada yang salah dalam putusan UU Pilpres tersebut.

“Tidak ada yang salah!” kata Hamdan di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2014).

Padahal sejumlah pakar hukum seperti Yusril Ihza Mahendra dan Ketua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki sama-sama menilai adanya kejanggalan hukum acara dalam putusan itu. Salah satunya surat bohong dan diendapkannya putusan hingga pembacaan selama 10 bulan. Komisioner KY Imam Anshori Saleh malah menilai wajar jika masyarakat mencium ada aroma judicial corruption atas putusan itu. Namun Hamdan bergeming. Dia menampik semuanya.

“Tidak ada yang salah, semua hanya masalah teknis,” kata Hamdan, lansir detik.com.

Tak banyak penjelasan yang diberikan mantan politikus PBB itu. Ia sempat melemparkan senyum ketika ditanya kemungkinan Dewan Etik memeriksa putusan itu. Namun Hamdan hanya berlalu meninggalkan kantornya.

Putusan UU Pilpres diketok oleh Mahfud MD, Akil Mochtar, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Anwar Usman pada 26 Maret 2013. Mahfud MD pensiun 4 hari setelah itu disusul Achmad Sodiki tidak lama setelahnya. Akil yang belakangan menjadi Ketua MK ditangkap KPK atas dugaan kasus korupsi.

Kejanggalan dalam kesepakatan 26 Maret 2013 itu, mereka menyetujui pemilu serentak. Tapi pada saat putusan dibacakan pada Kamis (23/1/2014), terdapat klausul ‘pemilu serentak berlaku untuk pemilu 2019 dan seterusnya’. Padahal dalam surat ke Effendi Gazali pada Mei 2013, MK menyatakan putusan itu belum selesai.

Baca Juga :  Diduga 6 Jenazah Korban AirAsia telah diangkat KRI Bung Tomo

Keputusan pemilu langsung 2019 justru membuat masyarakat makin apriori dengan MK. (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button