Home / Sport / Pemkot Kupang lakukan MoU dengan Bank NTT

Pemkot Kupang lakukan MoU dengan Bank NTT

Bagikan Halaman ini

Share Button

5

 

Moral-politik.com : Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang melakukan penadatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Bank NTT dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Kupang terkait pembayaran Pajab Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB-P2) di Aula Sasando Kantor Walikota Kota Kupang, Selasa (28/1). Kerja sama dengan Bank NTT dilakukan, karena bank ini adalah bank masyarakat NTT dan Kota Kupang khususnya. Sementara, itu BPN Kota Kupang diminta untuk tetap membantu dalam pengurusan sertifikat tanah di Kota Kupang.

Hadir pada kesempatan itu Wali Kota Kupang Jonas Salean, Direktur Pemasaran Bank NTT Eduardus Bria Seran, Kepala BPN Kota Kupang Sumral Buru Manoe, para pimpinan SKPD, Camat dan Lurah serta undangan lainnya.

Wali Kota Kupang Jonas Salean, pada kesempatan itu mengatakan, pajak daerah adalah kekuatan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah ini. Jonas mengungkapkan, PBB-P2 dulunya merupakan pajak pusat, tetapi terhitung Januari 2014 sudah menjadi pajak daerah dan masuk dalam APBD.

Menurutnya, MoU yang dilakukan dengan Bank NTT karena lembaga ini adalah milik masyarakat NTT dan Kota Kupang khsusunya, setelah sekian lama pembayaran PBB dilakukan masyarakat di beberapa lembaga perbankan lainnya.
Dia mengungkapkan, Bank NTT adalah mitra Pemkot Kupang dan saat ini Bank NTT sudah bisa diakses sampai ke Kantor Cabang maupun Kantor Cabang Pembantu secara online.

Pemkot Kupang, lanjut dia, masih membutuhkan bantuan Kantor Pajak Pratama Kupang untuk pembayaran PBB-P2 terutama peralatan dan proses administrasi pajaknya dalam masa transisi tahuan 2014 ini.

Dia berharap, untuk mensukseskan pembayaran PBB-P2, para lurah dan camat bisa bekerja sama dengan para RT/RW di wilayah masing-masing untuk melakukan sosialisasi pajak kepada masyarakat.

Baca Juga :  Media kesal, pertemuan PARADE dengan Direskrimum tertutup

Sehingga, sambung dia, masyarakat bisa membayar pajak sesuai dengan nilai NJOP yang ada, dan tidak ada tipu menipu. Hal ini bisa mendongkrak PAD Kota Kupang. Juga dikatakannya, para lurah dan camat adalah ujung tombak pembayaran PBB-P2. (nyongki)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button