Home / Populer / Pengacara Anas tagih janji KPK : Sidangkan Anas Februari !

Pengacara Anas tagih janji KPK : Sidangkan Anas Februari !

Bagikan Halaman ini

Share Button

9

 

 

Moral-politik.com : Kendati Anas Urbaningrum telah ditahan oleh KPK tapi loyalisnya terus tampil gigih untuk menyuarakan keinginan Anas.

Selain itu, pengacara Anas  juga berharap agar penyidik KPK menepati janjinya. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat (PD) sudah bisa disidang pada Februari mendatang atau sebelum Pileg 2014 digelar.

“Janji KPK awal Februari disidang, itu penting ditepati. Itu untuk menghindari dugaan-dugaan bahwa KPK diintervensi politik,” kata Pengacara Anas, Carrel Ticualu, Minggu (19/1/2014), lansir Tribunnews.com.

Menurut Carrel, jika sidang Anas digelar setelah Pileg, terlebih pasca pemilihan presiden, maka benar kasus Anas itu kental politiknya. “Jadi seolah-olah melindungi partai penguasa, bahaya ini kan. Ini juga buat kredibilitas KPK,” kata Carrel.

Karena itu, Carrel meminta agar pers juga dapat menyoroti lebih tajam lagi soal kasus Anas tersebut. Tidak lebih berat, namun berdiri di tengah, untuk mengawasi proses hukum tersebut. “Kalau tidak terindikasi politik, harus adili Anas secepatnya,” kata Carrel.

Seperti diketahui, penetapan Anas sebagai tersangka oleh KPK, justru membuat internal Partai Demokrat pro dan kontra. Bahkan, sejumlah loyalis Anas, terus mensinyalir jika penetapan KPK tersebut merupakan interpensi dari Presiden SBY. Anas sendiri resmi mundur pascapenetapan dirinya sebagai tersangka, atau beberapa mingu sebelum penetapan calon legislatif dari tiap-tiap partai yang didaftarkan ke KPU.

Sementara, proses penyidikan kasus Anas atas sangkaan gratifikasi Hambalang dan proyek lainnya itu cukup lama di KPK. Anas baru diperiksa dan ditahan, hampir satu tahun setelah penetapan dirinya menjadi tersangka.

Sekarang terpulang kepada KPK, memosisikan dirinya sebagai panglima atau alat kekuasaan. Jika KPK sebagai alat kekuasaan, berarti posisinya tidak lebih dan sama dengan kepolisian, yaitu untuk pengamanan dan penertiban masyarakat, bukan sebagai ratu adil, atau citra diri dari hukum sebagai panglima. (erny)

Baca Juga :  "Merdekakah" di CFD Kota Kupang?

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button