Home / Populer / Pengakuan Ketua DPRD TTU ini, bisa menyeret Bupati

Pengakuan Ketua DPRD TTU ini, bisa menyeret Bupati

Bagikan Halaman ini

Share Button

14

 

 

 

Moral-politik.com : Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, Dedie Tri Haryadi saat dikonfirmasi melalui  Kasi Pidsus, Frangki M. Radja, di Kefamenanu, Rabu (14/1/2014) menjelaskan, pada tahun 2011 lalu  ada Peraturan Bupati (Perbup) yang dikeluarkan Bupati TTU terkait penjabaran perubahan APBD 2011.

Sesuai pengakuan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Utara, Robertus Vinsentius Nailiu (Robi), saat itu  DPRD  TTU  juga melakukan penolakan terhadap permintaan Bupati TTU karena limit waktu yang sangat terbatas sehingga tidak dilakukan sidang perubahan.

Sekedar tahu,  Ketua DPRD  TTU sebelum diperiksa sempat memberikan keterangan pers terkait kedatangannya di Kantor Kejari Kefamenanu.

Robi mengaku dirinya dipanggil Kejari Kefamenanu untuk memberikan keterangan terkait pergeseran anggaran untuk 4 SKPD salah satunya di dinas PPO yang di duga terjadi korupsi DAK selama tiga tahun  tahun anggaran 2008, 2010 dan tahun anggaran 2011.

“Ya tentunya  saya memberikan keterangan apa yang saya lihat dan yang saya tahu. Jadi kapasitas untuk pemeriksaan ini hanya sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi Dak di dinas PPO,” kata Robi.

Robi mengaku akan  menjelaskan perannya  sebagai ketua DPRD yang saat itu memimpin jalannya sidang pembahasan dan penetapan APBD 2011, termasuk alasan tidak digelarnya sidang perubahan APBD 2011, yang kini sudah mencuat kasus dugaan korupsi DAK dinas PPO.

Robi juga mengaku realisasi pemanfaatan DAK selama tiga tahun anggaran sebelumnya menjadi perbincangan menarik di lembaga DPRD dalam  pembahasan diduga jangan sampai ada kesalahan dalam pemanfaatannya,  karena anggaran yang dimanfaatkan itu sebagian adalah anggaran yang tertunda sejak tahun anggaran 2008, 2010 dan baru dipergunakan tahun anggaran pada 2011 lalu,” jelas Robi.

Baca Juga :  Akhirnya PM Malaysia nyatakan MH370 jatuh...

“Setahu saya, penggunaan anggaran DAK ini dilakukan saat akhir tahun. Sehingga  jelas bahwa tiga tahun anggaran baru bisa ditampung saat sidang perubahan namun dipaksakan sehingga hasilnya seperti ini,” tandasnya. (lima)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button