Home / Populer / Pengguyuran dana kampanye PDIP tak pro Pemberantasan Korupsi?

Pengguyuran dana kampanye PDIP tak pro Pemberantasan Korupsi?

Bagikan Halaman ini

Share Button

13

 

 

Moral-politik.com : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selalu mengumbar pesona sebagai Partainya Wong Cilik, paling demokratis, dan jauh dari pikiran KKN apalagi melakukan korupsi.

Kita setuju-setuju saja, apalagi setelah melihat nyata bahwa semua kader dan tokoh PDIP itu hidup bersahaja, tak punya banyak duit dan harta, bersih dari KKN, setelah mereka dipercaya duduk dalam kursi empuk yang bernama pemerintahan.

Indikator kuatnya kader dan tokoh PDIP itu bersih; tak sama dengan kader Demokrat, Golkar dan PKS adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak pernah dilaporkan dan atau menemukan informasi; termasuk sadapan telpon tentang “genitnya” kader dan tokoh PDIP.

Yang mengherankan, dalam laman Komisi Pemilihan Umum, Wakil Bendahara DPP PDI Perjuangan Juliari Pieter Batubara tercatat sebagai calon legislator dengan dana kampanye terbesar dari partainya, yakni Rp 4,1 miliar. Ia  bersaing juga dengan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo di Dapil Jawa Tengah 1. Juliari berada di urutan pertama sedang Tjahjo, yang mengeluarkan duit Rp 267 juta untuk saweran ke partai, berada di urutan ke 4.

Ada juga sekitar empat caleg dari “partai wong cilik” lainnya yang menggelontorkan angka sembilan digit untuk kampanye. Pertama, caleg dari Dapil Lampung II bernomor urut 5, Nur Hasanah. Ia menyumbang dana kampanye sebesar Rp 2,7 miliar. Dalam Dapil yang sama, Frans Wahyudi Atmaja mengguyur dana kampanye Rp 1,16 miliar. Frans berkompetisi dengan nomor urut 6.

Lalu, ada Ina Ammania yang melaju dari Dapil Jawa Tengah VI. Ia menyawer partai sebesar Rp 2,09 miliar dan berlaga dari nomor urut 3. Dari Jawa Tengah VIII ada Adisatrya Suryo Sulisto yang akan berkompetisi dengan nomor urut pertama. Aditsatrya memberikan dana kampanye Rp 1,26 miliar.

Baca Juga :  Soal Pernyataan Kivlan Zein, Menhan: TNI Punya Fakta Kebangkitan PKI

Juni lalu, Indonesian Corruption Watch mengumumkan, lansir Tribunnews.com,  ada lima caleg PDI Perjuangan yang dianggap tak pro pemberantasan korupsi. Mereka adalah Herman Hery yang bertarung dari Dapil Nusa Tenggara Timuir II nomor urut satu. Ia mengeluarkan duit Rp 383 juta untuk dana kampanye partai.

Kemudian ada Said Abdullah yang mengguyur dana kampanye sebesar Rp 138 juta. Ia akan berlaga dari Dapil IX Jawa Timur-Madura dengan nomor urut pertama. Sebagai informasi tambahan, kader muda nahdlatul Ulama Zuhairi Misrawi ada di bawah Said.

Ketiga adalah I Wayan Koster. Ia akan berkompetisi dengan nomor urut 2 dari dapil Bali. Anggota Komisi Pendidikan dan Olahraga ini mengeluarkan dana kampanye sebesar Rp 200 juta.

Keempat adalah Olly Dondokambey. Wakil Badan Anggaran Parlemen ini akan bertarung melaju ke Senayan dari Dapil Sulawesi Utara dengan nomor urut 1. Dalam laporan ke KPU, Olly tak tercatat mengeluarkan dana se-rupiah pun dalam kampanye partai.

Terakhir adalah Ribka Tjiptaning. Ketua Komisi Kesehatan ini akan memperebutkan kursi Dewan pada 2014 melalui Dapil Banten nomor urut 1. Ia tercatat mengeluarkan uang senilai Rp 784 juta sebagai dana kampanyenya.

PDI Perjuangan mengumpulkan dana sebesar Rp 130,8 miliar lebih dalam laporan dana kampanye yang diserahkan ke KPU, Ahad, 29 Desember 2013. Rinciannya, Rp 103 miliar  bentuk sumbangan berupa jasa dari para caleg, sisanya Rp 27,7 miliar adalah uang dari kas partai.

Dari besaran kucuran itu, bisa dikatakan dananya masih jauh dari besaran partai lain, sehingga PDIP masih sangat-sangat layak dikatakan sebagai partainya “wong cilik”, yang pro pemberantasan korupsi, ‘kan? (erny)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button