Home / Populer / Perpres No.88/2013 diskriminatif, kecualikan dosen dalam remunerasi

Perpres No.88/2013 diskriminatif, kecualikan dosen dalam remunerasi

Bagikan Halaman ini

Share Button

10

 
Jakarta, Moral-politik.com : Dukungan terhadap Petisi Dosen Indonesia yang menuntut revisi atas Peraturan Presiden (Perpres) No. 88 tahun 2013 dan Perpres No. 65 tahun 2007 semakin meluas. Dukungan terus mengalir dan jumlahnya melesat sejak digulirkan sebulan lalu.

Perpres No.88/2013 dianggap diskriminatif karena mengecualikan Dosen sebagai penerima tunjangan kinerja (remunerasi). Bagaimana mungkin seorang Presiden mengeluarkan peraturan dengan perlakuan yang berbeda untuk pelaksanaan kebijakan yang sama. Ini dianggap sangat diskriminatif oleh Dosen Indonesia yang tergabung dalam wadah Komite Petisi Dosen Indonesia (KPDI).

“Dukungan terhadap petisi semakin luas dan datang dari seluruh penjuru tanah air. Bukan hanya itu saja, petisi juga didukung oleh dosen yang sedang tugas belajar di luar negeri yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI),” ujar Abdul Hamid, penggagas Petisi yang juga dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten.

Abdul Hamid menuturkan, mereka akan tetap membuka dukungan petisi untuk revisi Perpres 88/2013 yang
sangat diskriminatif.

“Kami juga akan mengajukan revisi Perpres No.65/2007 yang mengatur tunjangan fungsional dosen yang dianggap sudah tidak layak lagi,” pungkas dia. (fa)

Baca Juga :  Pasar Semakin Confidence jika Jokowi-JK Tambah Teman Koalisi

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button