Home / Sport / Raibnya Rp1,6 M sisa proyek Jembatan Noenoni

Raibnya Rp1,6 M sisa proyek Jembatan Noenoni

Bagikan Halaman ini

Share Button

5

ilustrasi

 

 

 

Moral-politik.com : Sisa dana proyek  pengerjaan Jembatan Noenoni  Kecamatan Oenino Desa Pene Utara sebesar Rp1,6 Miliar hingga saat ini menyisahkan misteri. Proyek  tahun anggaran 2009 dengan  nilai kontrak  sebeasr Rp. 2.253.0000.0000 tersebut semula dikerjakan oleh  CV.Putra Unggul, dalam perjalanan proyek tersebut menimbulkan masalah sehingga terpaksa di PHK.

Saat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas rekanan yang mengerjakan proyek itu, fisik proyek berdasarkan hasil pemeriksaan dinas inspektorat Kabupaten TTS baru mencapai 29 persen.

Berdasarkan pengakuan Mohamad Najib yang adalah pelaksana lapangan dari CV. Putra Unggul kepada koran ini di kantor pengadilan Soe, Rabu (15/1) kemarin mengatakan pihaknya hanya mendapat pencairan dana sebesar Rp600 juta sesuai dengan prosentasi fisik proyek yang dikerjakan, sehingga dana yang tersisa dan belum dimanfaatkan sebesar Rp1,6 miliar.

“Kita wajib mempertanyakan sisa dana 1,6 miliard larinya kemana. Karena proyek pengerjaan jembatan tersebut, baru dikerjakan lagi pada tahun 2012 dengan anggaran baru sebesar 2,49 Miliard oleh  CV. Tegel Mardeka,” jelas Najib.

Lebih lanjut Najib menjelaskan, proyek pengerjaan Jembatan sebenarnya tidak menimbulkan persoalan jika Kepala PJPP dan PKK serta Panitia mau  mengikuti permintaan Bupati D.A. Banunaek untuk menambah anggaran sebesar Rp100 juta hingga Rp200 juta agar  jembatan tersebut lebih tinggi.

“Karena sesuai dengan gambar yang ada Jembatan tersebut terlalu rendah, takutnya waktu banjir air akan lebih tinggi dari Jembatan. Hal tersebutlah yang mendorong masyarakat Noenoni melakukan protes ke bupati  sehingga bupati meninjau lokasi tersebut. Tapi kepala dinas dan PPK serta panitia tidak mengindahkan permintaan bupati tersebut sampai munculnya masalah tersebut,” terang Najib.

Sementara  terkait dengan keberadaan dana sisa proyek sebesar Rp1,6 miliar tersebut,  informasi yang dihimpun koran ini di TTS menyebutkan bahwa dana Rp1,6 miliar tersebut sudah dibagikan ke beberapa pihak  yang peruntukanya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Baca Juga :  Irman G. Lanti : Pentingnya pengentasan kemiskinan melalui migrasi aman

“Pak, dana sisa proyek Jembatan Noenoni  2009 sebesar Rp1,6 Miliar sudah dibagi-bagikan, ada yang digunakan sesudah pemilukada 2009 dan juga dimanfaatkan untuk menggantikan dana SPPD fiktif di salah satu SKPD. Sehingga saya minta pihak berwajib tolong telusuri misteri dana tersebut,” ungkap sumber yang enggan menyebutkan namanya itu.

Gugatan Mohamad Najib
Sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis hakim  atas perkara perdata antara Mohamad Najib sebagai pemegang kuasa CV. Putra Unggul melawan Pemda TTS terkait one prestasi (ingkar janji) dalam pengerjaan proyek Jembatan Noenoni Kecamatan Oenino Kabupaten TTS akhirnya sebagian gugatan dikabulkan oleh mejelis hakim.

Sidang pembacaan Putusan yang berlangsung di ruang sidang PN Soe, Rabu (15/1) dipimpin ketua Majelis Hakim, John Sine, SH.

Dalam putusanya mejelis hakim memerintahkan pihak tergugat untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh CV. Putra Unggul sebesar  Rp504 juta disesuaikan dengan keadaan fisik proyek Jembatan Noenoni berdasarkan hasil pemeriksaan Tim tekhnis Politeknik Undana dengan prosentasi fisik proyek sebesar  47,49 persen.

Pembacaan gugatan tersebut hanya dihadiri oleh Mohamad Najib sebagai Penggugat, sementara tergugat sat Kepala Dinas PJPP tidak hadir. Begitu juga tergugat dua PPK dan tergugat tiga adalah Bupati TTS juga tidak hadir.  Yang hadir  hanya pihak-pihak yang turut  tergugat yakni kejaksaan Negeri Soe serta BPKP Perwakilan NTT.

Terhadap putusan tersebut ketika majelis hakim menanyakan baik kepada penggugat maupun pihak yang turut tergugat yang hadir pada saat itu, keduanya menjawab pikir-pikir dulu. Dengan demikian majelis hakim memberikan waktu selama 14 hari untuk memberikan jawaban atas putusan tersebut.

“Kami memberikan waktu kepada baik pihak penggugat maupun tergugat untuk memberikan jawaban atas bunyi putusan ini. Jika dalam waktu 14 hari kami belum atau tidak mendapat jawaban maka  dengan sendirinya putusan ini  dianggap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum tetap,” jelas hakim John Sine, SH. (lima)

Baca Juga :  Panitia PHO dituntut 1,4 tahun hotel prodeo

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button