Home / Sport / Ruben Nyong Poety dituntut 6,6 tahun penjara

Ruben Nyong Poety dituntut 6,6 tahun penjara

Bagikan Halaman ini

Share Button

4

ilustrasi

 

Moral-politik.com : Ruben Nyong Poety selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dituntut selama 6 tahun 6 bulan penjara oleh Didit, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Waikabubak dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 3 unit dum truck di abupaten Sumba Barat, Selasa (7/1/2014).

Ruben dituntut selama 6 tahun 6 bulan penjara karena dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan 3 unit mobil  pada Dinas Perhubungan Kominfo di Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2011 senilai Rp 1.062.600.000.

Selain dituntut 6 tahun 6 bulan penjara terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta, dengan catatan apabila tidak membayarnya paling lambat satu bulan setelah keputusan majelis hakim, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Selain Ruben, Direktur CV. Budi Luhur Andrias Apandi Tao Wala turut dituntut selama 6 tahun 6 bulan penjara karena terbukti secara sah dan meyainkan melakukan tindak pidana dalam kasus tersebut.

Selain dituntut 6 tahun 6 bulan penjara terdakwa diwajibkan membayar denda sebesar Rp 200 juta. Dengan catatan apabila terdakwa tidak membayarnya paling lambat saru bulan setelah keputusan majelis hakim maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan.

Menurut JPU,  perbuatan Andrias dan Ruben  telah diatur dan diancam melanggar pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dan dakwaan susidair Pasal 3 dan Pasal 9 juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PTPK juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1.

Baca Juga :  Jubir KPK: Ricuh, KPK Akan Perketat Pengamanan

Untuk dietahui dana pengadaan tiga unit truck dialokasikan senilai Rp 1.062.600.000. Kemudian terdakwa Andrias AT Wala berkomunikasi dengan terdakwa PPK Dinas Perhubungan dan Kominfo SBD Ruben Nyong Poety.

Pada 24 Oktober 2011 dilakukan anwijzing proyek pengadaan tiga unit truck dan Cv Budi Luhur mengajukan penawaran senilai Rp 1.062.000.000. Selanjutnya pada 12 Nopember keluar surat penunjukkan dan terdakwa Andrias AT Wala memberikan sejumlah barang berupa talang air mobil, speaker, dan laptop kepada terdakwa Ruben Nyong Poety.

Perbuatan tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 6 huruf e dan h Perpres Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 184 ayat 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, dan Pasal 18 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2004.

Tanggal 14 November 2011 keluar Surat Perintah Pemborongan dengan CV Budi Luhur selaku pelaksana pengadaan barang dan pekerjaan  pengadaan tiga unit truck harus selesai 13 Desember 2011 atau 30 hari kalender.

Sekitar 7 Desember 2012 dilakukan pencairan tahap pertama sebesar 30 persen atau senilai Rp 318.600.000. Kenyataan truck baru dipesan oleh terdakwa Andrias AT Wala ke PT Bumen Redja Abadi Sidoarjo pada 5 Desember 2012.

Kemudian pada 12 Desember 2011 diteken Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan selesai dilaksanaka namun kenyataannya baru 2 unit truck tiba 27 Desember 2012 sementara sisanya 1 unit truck baru tiba 5 Januari 2012 tanpa disertai surat-surat kendaraan.

Terdakwa direktur CV Budi Luhur Andrias AT Wala telah melakukan pencairan tahap kedua senilai Rp 743.400.000 17 Desember 2011. Akibat perbuatan kedua terdakwa timbul kerugian senilai Rp 1.062.000.000 dan akibat tidak adanya surat-surat kendaraan juga merugikan negara senilai Rp 136.650.000. (richo)

Komentar Anda?

Tags :

Bagikan Halaman ini

Share Button